Kamis 21 Januari 2021, 21:35 WIB

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Tanah Labuan Bajo Lengkap

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Tanah Labuan Bajo Lengkap

MI/Susanto
Ilustrasi: Pengunjung menikmati pemandangan dari puncak setelah menaiki anak tangga di Pulau Padar, Kawasan Taman Nasional Komodo.

 

Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melimpahkan 13 berkas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset tanah pemerintah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi NTT.

"Hari ini 13 berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut umum sehingga penyidik melaksanakan tahap 2 terhadap 13 tersangka dengan penyerahan berkas dan barang bukti kepada JPU," kata Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Yulianto melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT Abdul Hakim di Kupang, Kamis (21/1).

Menurut dia, berkas tersangka yang telah dinyatakan lengkap yaitu AN, AS,AR,EP,HS, MN, TDKD,CS A alias U,MN,MA, DK,ST.

Abdul Hakim mengatakan setelah dilakukan serah terima tanggungjawab tersangka dan berkas perkara tahap dua, kemudian para tersangka ditahan selama 20 hari oleh JPU di Rumah Tahanan Penfui Kupang.

"Penahanan selama 20 hari ini sambil menunggu pelimpahan perkarannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang," kata Abdul Hakim

Ia mengatakan ada empat berkas perkara dari empat tersangka dalam kasus pengalihan aset tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang masih dalam pendalaman penyidik Kejaksaan NTT, yaitu berkas milik tersangka ACD,PS,MRD dan NS.

Untuk diketahui penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penahanan terhadap 16 tersangka yang diduga terlibat dalam kasus pengalihan aset tanah pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Yulianto kepada wartawan sebelumnya menyebutkan dalam kasus pengalihan aset tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai itu terbagi pada sejumlah klaster yaitu klaster mafia tanah, BPN, pemerintah daerah dan notaris. (Ant/OL-12)

Baca Juga

AFP

Kasus HAM Sulit Selesai, Komjak Soroti Landasan Hukum

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 03 Maret 2021, 04:50 WIB
Komjak mendorong pemerintah dan DPR untuk merumuskan landasan hukum dalam bentuk undang-undang...
Antara/Indrianto Eko

Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 02 Maret 2021, 22:39 WIB
Sebelum merumuskan tuntutan, JPU KPK telah memeriksa 50 orang saksi dan 2 orang ahli. Adapun barang bukti terkait kasus dugaan suap...
MI/Susanto

Yusril: Pencabutan Aturan Minol Harus Direvisi dengan Perpres Baru

👤Antara 🕔Selasa 02 Maret 2021, 21:49 WIB
Presiden harus menerbitkan peraturan presiden baru yang berisi perubahan atas peraturan tersebut, khususnya menghilangkan ketentuan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya