Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melimpahkan 13 berkas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi pengalihan aset tanah pemerintah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi NTT.
"Hari ini 13 berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut umum sehingga penyidik melaksanakan tahap 2 terhadap 13 tersangka dengan penyerahan berkas dan barang bukti kepada JPU," kata Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Yulianto melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT Abdul Hakim di Kupang, Kamis (21/1).
Menurut dia, berkas tersangka yang telah dinyatakan lengkap yaitu AN, AS,AR,EP,HS, MN, TDKD,CS A alias U,MN,MA, DK,ST.
Abdul Hakim mengatakan setelah dilakukan serah terima tanggungjawab tersangka dan berkas perkara tahap dua, kemudian para tersangka ditahan selama 20 hari oleh JPU di Rumah Tahanan Penfui Kupang.
"Penahanan selama 20 hari ini sambil menunggu pelimpahan perkarannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang," kata Abdul Hakim
Ia mengatakan ada empat berkas perkara dari empat tersangka dalam kasus pengalihan aset tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, yang masih dalam pendalaman penyidik Kejaksaan NTT, yaitu berkas milik tersangka ACD,PS,MRD dan NS.
Untuk diketahui penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penahanan terhadap 16 tersangka yang diduga terlibat dalam kasus pengalihan aset tanah pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Yulianto kepada wartawan sebelumnya menyebutkan dalam kasus pengalihan aset tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai itu terbagi pada sejumlah klaster yaitu klaster mafia tanah, BPN, pemerintah daerah dan notaris. (Ant/OL-12)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Erdogan, hadir di pengadilan atas tuduhan korupsi. Oposisi dan aktivis HAM sebut persidangan ini bermotif politik.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
RENCANA pembatasan kunjungan wisata ke Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 1.000 orang per hari yang akan diberlakukan mulai April 2026 memicu beragam tanggapan
Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKP Lufthi Darmawan Aditya, mengatakan kamar dalam kondisi rapi dan tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan maupun perlawanan.
Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Labuan Bajo terus memperkuat upaya pengelolaan sampah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus kualitas hidup masyarakat.
KEPOLISIAN Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) memeriksa dua pejabat Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo terkait kecelakaan kapal wisata KM Putri Sakinah.
PDIP menyoroti aspek keselamatan transportasi wisata
KANTOR Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), menutup total pelayaran wisata ke perairan Taman Nasional Komodo akibat cuaca ekstrem.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved