Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengajak seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk turut serta dalam memajukan bangsa Indonesia yang tengah menuju usia 100 tahun.
"Saatnya kita mencanangkan target, 25 tahun lagi, pada usia seabad Republik Indonesia, kita mencapai kemajuan besar. Menjadikan Indonesia negara yang maju, adil dan makmur," ujar Presiden Joko Widodo dalam perayaan HUT Ke-48 PDIP, Minggu (10/1).
Jokowi pun mengajak kader PDIP bergotong royong bersama seluruh masyarakat Tanah Air untuk memperkuat persatuan, membumikan Pancasila demi menuju Indonesia yang adil dan makmur.
Sebagai bangsa besar yang teruji sejarah, bangsa besar yang berkepribadian kuat, ia meyakini bahwa Indonesia mampu berdikari di atas fondasi kebangsaan dan ideologi Pancasila yang selama ini dicita-citakan.
Di akhir sambutannya, Jokowi tidak lupa menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan PDIP kepada Indonesia selama ini
"Atas nama pemerintah, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan selama ini dan ke depan untuk terus menjaga Indonesia dan memperjuangkan kemajuan Indonesia. Dirgahayu PDIP Ke-48, jayalah PDI Perjuangan dan marilah terus bersinergi membangun negara yang kita cintai ini," tandas Kepala Negara. (OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved