KPK: Pengisian Jabatan Baru Sudah Penuhi Syarat

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengisian jabatan pada struktur organisasi baru yang sudah dikukuhkan pimpinan sudah memenuhi persyaratan. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pengisian jabatan tak memandang aspek asal instansi.

Hal itu disampaikannya merespons pandangan yang mempersoalkan sejumlah perwira Polri menjabat posisi struktural eselon I dan II di KPK.

"Jadi pengisian jabatan eselon II tersebut tentu tidak melihat dari sisi latar belakang instansi asal. Namun karena beberapa pejabat tersebut telah memenuhi syarat setara dengan eselon sebelumnya, yaitu sebagai koordinator wilayah yang juga eselon II," kata Ali Fikri, Kamis (7/1).

Beberapa hari lalu, Ketua KPK Firli Bahuri mengukuhkan pejabat struktural KPK. Enam di antaranya merupakan perwira kepolisiam yakni Deputi Penindakan dan Ekseksusi Karyoto, Direktur Monitoring Agung Yudha Wibowo, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kuswidjanto Sudjadi.

Baca juga : Geledah Pemkot Batu, KPK Sita Dokumen Perizinan Pariwisata

Lalu, ada Direktur Koordinasi Supervisi I Didik Agung Widjanarko, Direktur Koordinasi Supervisi II Yudhiawan, dan Direktur Koordinasi Supervisi III Bahtiar Ujang Purnama. Ali Fikri mengatakan jabatan yang dipegang personel KPK asal Polri itu hanya sebagai perubahan nomenklatur dari jabatan sebelumnya.

"Jabatan yang sama dikukuhkan dengan personel yang sama. Nama jabatan yang berubah sekarang dijabat oleh personel yang sama atau dari eselon yang sama," kata Ali Fikri.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya menilai pelantikan pejabat struktural baru itu menunjukkan adanya tren pejabat struktural diisi oleh anggota kepolisian. ICW menuding hal itu akan berimbas pada independensi KPK.

Jabatan-jabatan baru berdasarkan Perkom Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola KPK itu juga dianggap menimbulkan problem. Pasalnya, dalam UU KPK baru tidak diikuti dengan pergantian Pasal 26 UU KPK lama. Pasal itu menyebutkan soal nomenklatur struktur KPK yaitu Bidang pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, dan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Terkait hal itu, Ali Fikri mengatakan KPK menyusun struktur baru berdasarkan landasan sejumlah aturan termasuk UU KPK baru. Penyusunan melalui prosedur panjang termasuk harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Ali menuturkan struktur baru KPK mayoritas hanya perubahan nomenklatur dan tak banyak menambah jabatan baru. KPK hanya menambah total 7 posisi baru.

"Saya kira ada beberapa pihak yang salah dalam memahami struktur ini sehingga tidak tepat kalau dikatakan gemuk dan berlemak," ucapnya. (OL-2)