Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan komitmennya untuk 2021. Lembaga ini akan fokus mengawasi jalannya penanggulangan covid-19 dan pemulihan ekonomi.
"Fokus area KPK pada 2021 tidak terlepas dari Rencana Strategis KPK tahun 2020-2024 serta disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2020 dalam menanggapi bencana Pandemi Covid-19 melalui tema Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers bertajuk Kinerja KPK 2020, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/12).
Menurut dia, upaya tersebut akan dilakukan melalui pengawasan pada sektor-sektor industri pariwisata, investasi, reformasi sistem Kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi ketahanan bencana, dan mengawal penyusunan sistem ketahanan pangan serta merdeka belajar.
Baca juga ;Soal Vaksin, Ini Rekomendasi KPK
Langkah lain melalui sinergi antarkementerian, lembaga antara pusat dan daerah, serta masyarakat yang mengacu pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menjadi landasan hukum dalam perbaikan tata kelola data.
"KPK akan terus melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemberantasan korupsi akan tetap menjadi prioritas, dan KPK akan selalu berada di baris terdepan dalam upaya memusnahkan korupsi di Indonesia," paparnya.
Firli mengatakan, KPK selama 2021 akan disokong anggaran sebesar Rp 1,3 triliun atau naik sebesar Rp 384,7 miliar dari tahun 2020. Dukungan lain yang sangat menentukan kinerja KPK di tahun depan adalah peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi.
"Untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan fokus yang kami tuju, KPK tak bisa bekerja sendirian. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, baik itu akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pegiat antikorupsi, para penegak hukum, seluruh kementerian/lembaga, dan seluruh rakyat Indonesia untuk terus menemani KPK dalam melakukan tugas dan fungsi dalam pemberantasan korupsi," pungkasnya. (OL-2)
Ketua Umum PKB Cak Imin mengaku prihatin atas penetapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi bermodus THR.
KPK ungkap rencana Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bagi-bagi THR hasil pemerasan senilai Rp610 juta ke Forkopimda. Simak detail penggeledahan dan penetapan tersangka
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
KPK bongkar modus 'target setoran' THR Bupati Cilacap Syamsul Auliya. RSUD hingga Puskesmas dipalak hingga Rp100 juta sejak 2025. Cek kronologinya.
KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka pemerasan Rp610 juta dari 23 dinas untuk bagi-bagi THR Forkopimda.
KPK bongkar modus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman peras RSUD & Puskesmas demi THR Forkopimda. Simak kronologi OTT KPK di sini.
Hal itu karena asumsi nilai tukar dalam APBN berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS, sementara saat ini rupiah mendekati Rp17.000 per dolar AS.
Sebagaimana diketahui, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi diketahui masih cukup tinggi.
Senator asal Bengkulu ini menyoroti angka inflasi tahunan per Februari 2026 yang menyentuh 4,76 persen sebagai sinyal waspada bagi ketahanan ekonomi.
Prabowo menyebut Danantara menunjukkan kinerja yang sangat kuat dalam satu tahun terakhir dengan capaianĀ return on assetsĀ (ROA) lebih dari 300%.
Lili mengatakan publik berharap pertemuan para menteri tersebut tidak sekadar menjadi forum koordinasi.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved