Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 40 hari hingga 23 Januari 2021.
"Dilakukan perpanjangan penahanan terhadap lima orang tersangka masing-masing selama 40 hari. Dimulai 15 Desember 2020 sampai dengan 23 Januari 2021," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (14/12).
Adapun lima tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster yang penahanannya diperpanjang ialah Edhy Prabowo dan Staf Khusus Menteri KKP Safri. Kemudian, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito dan staf istri Edhy, Ainul Faqih.
Baca juga: Lewat Anak Buah Edhy Prabowo, KPK Telusuri Aliran Suap
Kelimanya ditahan KPK seusai OTT dan penetapan tersangka beberapa waktu lalu. Untuk dua tersangka lain, yakni Staf Khusus Menteri KKP Andreau Pribadi Misata dan sespri Edhy Amiril Mukminim, baru menyerahkan diri sehari kemudian.
Lebih lanjut, Ali mengatakan perpanjangan masa penahanan dikarenakan penyidik membutuhkan waktu untuk pemeriksaan. Serta, melengkapi berkas perkara.
"Perpanjangan penahanan dilakukan karena penyidik KPK masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas perkara," imbuhnya.
Baca juga: KPK Cecar Edhy Prabowo Terkait Belanja Barang di Amerika
Sebelumnya, lemabag antirasuah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus suap terkait izin ekspor benur. Edhy diduga menerima suap dari pengusaha dan menggunakan uang tersebut untuk membeli sejumlah barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
KPK menduga Edhy menerima suap sebesar Rp3,4 miliar dan US$100 ribu (setara US$1,4 miliar). Uang senilai US$100 ribu diduga dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito pada Mei lalu. Adapun uang Rp3,4 miliar diduga berasal dari Ahmad Bahtiar, selaku pemilik PT ACK, yang ditransfer ke rekening staf istri Edhy.(OL-11)
Turunnya ekspor Indonesia didorong oleh sektor non-migas seperti komoditas bijih logam serta terak dan abu yang turun 98,32% dengan andil terhadap ekspor nonmigas 4,57%.
Kerja sama ini dinilai membawa prospek cerah pada pengembangan budidaya lobster, serta memperbesar peluang Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok lobster dunia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan kerja sama pengembangan budidaya lobster dengan Vietnam untuk kepentingan nasional.
POLEMIK prokontrak ekspor benih bening lobster (Puerulus) yang terjadi ialah wajar di tengah upaya membangun lapangan kerja sektor perikanan.
UMK Program Gedor Ekspor Pelindo memamerkan produk-produk unggulan mereka.
KOMODITAS lobster laut dalam industri perikanan dinilai sangat signifikan. Pasalnya, salah satu hasil laut itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan sangat dicari di pasar global.
KPK mengklarifikasi soal hilangnya dugaan transaksi gratifikasi dalam dakwaan kasasi Edhy Prabowo. Keputusan itu disebut hak jaksa atas kebutuhan persidangan.
Gratifikasi terkait penanganan kasasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hilang dalam dakwaan kasus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjadi salah satu pemberi gratifikasi kepada Hakim Agung Gazalba Saleh.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendapatkan bebas bersyarat sejak 18 Agustus 2023.
KPK menduga pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya sudah terjadi sejak 2018. Lembaga antirasuah mengendus sejumlah kejadian mencurigakan di tahun itu.
Putusan Mahkamah Agung yang mengurangi hukuman tersebut salah satunya karena Edhy Prabowo dinilai berhasil pada sektor perikanan di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved