Jumat 04 Desember 2020, 02:50 WIB

Tommy Sumardi Berharap Peroleh Status Saksi Pelaku

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Tommy Sumardi Berharap Peroleh Status Saksi Pelaku

ANTARA FOTO/ Reno Esnir
Perwira Tinggi Polri Brigjen Pol Nugroho Slamet Wibowo menjalani sidang sebagai saksi untuk terdakwa Tommy Sumardi, di Pengadilan Tipikor.

 

PENGUSAHA Tommy Sumardi yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap penghapusan nama Joko Tjandra dalam daftar red notice Interpol tidak akan mengajukan saksi a de charge alias saksi meringankan dalam sidang berikutnya. Pengajuan saksi meringankan merupakan hak terdakwa dalam rangka pembelaan atas dakwaan yang ditujukan.

“Kami ngaku salah. Buat apa lagi? Saksi a de charge buat apa? Enggak ada yang bisa kami buktikan, kami sudah sampaikan semua. Saksi a de charge itu terminologinya kalau mau membela diri dari kesalahan, itu kan namanya saksi yang meringankan,” kata penasihat hukum Tommy, Dion Pongkor, di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Keputusan itu, lanjut Dion, merupakan bentuk komitmen Tommy yang sejak awal sudah mengajukan upaya mendapatkan status justice collaborator atau saksi pelaku. Oleh sebab itu, Dion berharap permohonan besan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak itu dapat dikabulkan majelis hakim.

“Kami serahkan ke hakim mau putus kami apa, karena kami mengaku menyerahkan uang itu. Biarkan hakim yang mempertimbangkan. Meringankan itu melihat kelakuan kami, tingkah kami di persidangan,” jelas Dion.

Dalam perkara ini, Tommy diduga menjadi perantara suap antara Joko Tjandra dan dua jenderal di Korps Bhayangkara, yakni mantan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Napoleon dan mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

Tommy didakwa mendapat uang dari Joko Tjandra sebesar US$150 ribu. Adapun uang Joko Tjandra yang diberikan ke Napoleon melalui Tommy sebanyak S$200 ribu dan US$270 ribu, sedangkan Prasetijo US$150 ribu.

Mantan Sekretaris NCB Polri Brigjen Nugroho Slamet Wibowo yang juga bersaksi di pengadilan, kemarin, mengaku pernah diajak rapat oleh Irjen Napoleon untuk membahas surat dari istri Joko Tjandra, Anna Boentaran, pada 28 April 2020. Surat itu berisi permohonan agar nama Joko Tjandra dicabut dari daftar red notice.

“Sekilas saja saya baca, itu meminta permohonan untuk pencabutan red notice,” jelasnya.

Wibowo juga mengakui sempat menandatangani surat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum dan HAM pada 4 dan 5 Mei 2020. Surat tanggal 5 Mei berisi mengenai penghapusan nama Joko Tjandra dari daftar red notice Interpol sejak 2014. (Tri/P-2)

Baca Juga

MI/Ardi Teristi Hardi

Wacana Presiden Tiga Periode, Golkar : Butuh Energi Besar 

👤Ardi Teristi Hardi 🕔Sabtu 19 Juni 2021, 22:15 WIB
"Itu (presiden tiga periode) kan, kita perlu energi yang besar. Kita harus melakukan amandemen UUD 45 kalau kita mau mengubah presiden...
Antara/Fauzan

Tiba di Jakarta, Buronan Adelis Lis Langsung Jalani Eksekusi

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 19 Juni 2021, 21:46 WIB
Usai dijemput langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di bandara, Adelin lantas diboyong ke Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta...
Dok. DPR

Cegah Covid-19. Pemda Diminta Tegakkan Instruksi Mendagri 13/2021

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 19 Juni 2021, 21:15 WIB
"Sebab kita ini negara kesatuan. Pemerintah daerah wajib melaksanakan instruksi pemerintah pusat termasuk dalam konteks penanganan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pungli Tetap Marak Pak Satgas!

Pungli di berbagai layanan publik terus menjadi masalah yang dialami masyarakat, bahkan di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya