Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyebut akan melakukan upaya yang maksimal untuk menyalurkan alat pelindung diri (APD) ke masing-masing kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Salah satunya bersinergi dengan TNI.
"Pokoknya segala cara. Kita masih ada (TNI) Angkatan Laut dan Angkatan Udara, nanti kita libatkan semua komponen," ujar Deputi Bidang Teknis KPU Eberta Kawima dalam keteranganya secara virtual, Rabu (2/12).
Selain itu, daerah-daerah yang sulit dilalui dengan darat akan disalurkan melalui jalur udara. KPU telah berencana mencarter pesawat.
Baca juga: Pemilih Dilarang Swafoto di Bilik Suara
Wima menekankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 tidak hanya menjadi tugas KPU. Ia meminta seluruh pihak terkait ikut membantu menyukseskan pesta demokrasi daerah di tengah pandemi covid-19.
"Pilkada ini kan agenda nasional, sehingga semua bahu-membahu. Insyallah tidak ada masalah," jelasnya.
Lebih lanjut, Wima menjelaskan proses pengadaan APD menjadi kewenangan KPU daerah. Anggaran tambahan sebesar Rp3,7 tiriliun telah diserahkan ke KPU kabupaten dan kota guna dibelanjakan untuk APD hingga alat penunjang protokol kesehatan.
"KPU RI hanya memfasilitasi barang-barang logistik pemilihan, yang terdiri kotak suara, bilik suara, surat suara, termasuk fomulir," tuturnya.
Ombudsman Republik Indonesia melakukan investigasi tentang kesiapan penyediaan alat pelindung diri (APD) pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Investigasi dilakukan di 31 KPU kabupaten/kota.
"Sebanyak 72 persen atau 22 KPU kabupaten/kota belum melaksanakan penyaluran APD, sedangkan sembilan KPU kabupaten/kota atau 28% sudah menyalurkan," ujar Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Malaadministrasi KU 1 Ombudsman Republik Indonesia, Muhammad Pramulya Kurniawan, dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (2/12). (OL-1)
Akibat insiden itu korban mengalami sejumlah luka bacok pada bagian tubuhnya serta luka tembak di dada. Saat ini korban telah dievakuasi ke Jayapura.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam.
Pengamanan dari TNI-Polri tidak hanya kepada institusi kejaksaan, tetapi juga kepada para jaksa yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum.
Kristomei juga menegaskan bahwa segenap framing dan narasi sesat yang dibuat tanpa dilengkapi data/fakta kredibel, tendensius, dan tidak objektif yang bertebaran di ruang publik.
Dengan sorot mata berkaca-kaca, Panglima mengenang sosok ayahnya yang penuh dedikasi sebagai seorang Babinsa dan Danru.
Menurut Fahmi, prinsip dasar dari terbentuknya perpres tersebut harus didukung yakni mengerahkan TNI untuk melindungi seluruh komponen Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menjalankan tugas.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
Permohonan ini diajukan terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan
"Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient) terlebih yang bersangkutan (Orient) telah memiliki KTP resmi."
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nias Selatan
Pengadu mendalilkan teradu tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dengan menerbitkan surat tentang penjelasan Pasal 102 dan menerima pendaftaran salah satu paslon bupati
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved