Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyebut akan melakukan upaya yang maksimal untuk menyalurkan alat pelindung diri (APD) ke masing-masing kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Salah satunya bersinergi dengan TNI.
"Pokoknya segala cara. Kita masih ada (TNI) Angkatan Laut dan Angkatan Udara, nanti kita libatkan semua komponen," ujar Deputi Bidang Teknis KPU Eberta Kawima dalam keteranganya secara virtual, Rabu (2/12).
Selain itu, daerah-daerah yang sulit dilalui dengan darat akan disalurkan melalui jalur udara. KPU telah berencana mencarter pesawat.
Baca juga: Pemilih Dilarang Swafoto di Bilik Suara
Wima menekankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 tidak hanya menjadi tugas KPU. Ia meminta seluruh pihak terkait ikut membantu menyukseskan pesta demokrasi daerah di tengah pandemi covid-19.
"Pilkada ini kan agenda nasional, sehingga semua bahu-membahu. Insyallah tidak ada masalah," jelasnya.
Lebih lanjut, Wima menjelaskan proses pengadaan APD menjadi kewenangan KPU daerah. Anggaran tambahan sebesar Rp3,7 tiriliun telah diserahkan ke KPU kabupaten dan kota guna dibelanjakan untuk APD hingga alat penunjang protokol kesehatan.
"KPU RI hanya memfasilitasi barang-barang logistik pemilihan, yang terdiri kotak suara, bilik suara, surat suara, termasuk fomulir," tuturnya.
Ombudsman Republik Indonesia melakukan investigasi tentang kesiapan penyediaan alat pelindung diri (APD) pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Investigasi dilakukan di 31 KPU kabupaten/kota.
"Sebanyak 72 persen atau 22 KPU kabupaten/kota belum melaksanakan penyaluran APD, sedangkan sembilan KPU kabupaten/kota atau 28% sudah menyalurkan," ujar Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Malaadministrasi KU 1 Ombudsman Republik Indonesia, Muhammad Pramulya Kurniawan, dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (2/12). (OL-1)
Jumlah pelanggaran prajurit TNI 2025 menurun hingga 40%. Namun, tantangan disiplin dan kejahatan siber masih jadi sorotan.
Pemerintah mengambil langkah konkret dengan memperkuat pengamanan bandara khususnya di wilayah di Papua menyusul insiden penembakan pesawat perintis di Papua Selatan.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved