Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

KPU Bersinergi dengan TNI Distribusikan APD ke KPPS

Kautsar Bobi
03/12/2020 09:32
KPU Bersinergi dengan TNI Distribusikan APD ke KPPS
Petugas KPPS mengenakan APD lengkap mengevakuasi pemilih yang pingsan dalam Simulasi Pemungutan Suara Pilkada 2020, di Tangsel, Banten.(ANTARA/Muhammad Iqbal)

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyebut akan melakukan upaya yang maksimal untuk menyalurkan alat pelindung diri (APD) ke masing-masing kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Salah satunya bersinergi dengan TNI.

"Pokoknya segala cara. Kita masih ada (TNI) Angkatan Laut dan Angkatan Udara, nanti kita libatkan semua komponen," ujar Deputi Bidang Teknis KPU Eberta Kawima dalam keteranganya secara virtual, Rabu (2/12).

Selain itu, daerah-daerah yang sulit dilalui dengan darat akan disalurkan melalui jalur udara. KPU telah berencana mencarter pesawat.

Baca juga: Pemilih Dilarang Swafoto di Bilik Suara

Wima menekankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 tidak hanya menjadi tugas KPU. Ia meminta seluruh pihak terkait ikut membantu menyukseskan pesta demokrasi daerah di tengah pandemi covid-19.

"Pilkada ini kan agenda nasional, sehingga semua bahu-membahu. Insyallah tidak ada masalah," jelasnya.

Lebih lanjut, Wima menjelaskan proses pengadaan APD menjadi kewenangan KPU daerah. Anggaran tambahan sebesar Rp3,7 tiriliun telah diserahkan ke KPU kabupaten dan kota guna dibelanjakan untuk APD hingga alat penunjang protokol kesehatan.

"KPU RI hanya memfasilitasi barang-barang logistik pemilihan, yang terdiri kotak suara, bilik suara, surat suara, termasuk fomulir," tuturnya.

Ombudsman Republik Indonesia melakukan investigasi tentang kesiapan penyediaan alat pelindung diri (APD) pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Investigasi dilakukan di 31 KPU kabupaten/kota.

"Sebanyak 72 persen atau 22 KPU kabupaten/kota belum melaksanakan penyaluran APD, sedangkan sembilan KPU kabupaten/kota atau 28% sudah menyalurkan," ujar Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Malaadministrasi KU 1 Ombudsman Republik Indonesia, Muhammad Pramulya Kurniawan, dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (2/12). (OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya