Kamis 03 Desember 2020, 08:05 WIB

Pemilih Dilarang Swafoto di Bilik Suara

Kautsar Bobi | Politik dan Hukum
Pemilih Dilarang Swafoto di Bilik Suara

ANTARA/Adwit B Pramono
Petugas KPPS menyemprotkan cairan disinfektan ke bilik khusus pemungutan suara di Manado, Sulawesi Utara.

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) melarang pemilih melakukan swafoto saat menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS). Penggunaan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan berlangsung pada 9 Desember 2020.

"Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilih mereka di bilik suara," ujar Komisioner KPU Ilham dalam sosialisasi secara virtual, Rabu (2/12).

Ilham menjelaskan larangan untuk tidak melakukan swafoto telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Fenomena tersebut kerap terjadi dalam setiap pesta demokrasi yang ada.

Baca juga: Bawaslu Pertanyakan Dasar Hukum Pemantau Kotak Kosong di TPS

Suara pemilih, kata Ilham, merupakan kerahasiaan pribadi. Tidak seharunya mengumbar ke ranah publik, terutama di media sosial.

"Pengalaman Pemilu 2019 banyak yang selfie dimasukin ke media sosial, ini bahaya ini rahasia," terangnya.

Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Saat ini tahapan kampanye masih berlangsung selama 71 hari sejak 26 September hingga 5 Desember 2020.

Tahapan iklan kampanye dilakukan sejak 22 November hingga 5 Desember 2020.

Selanjutnya peserta Pilkada akan masuk minggu tenang pada 6 hingga 8 Desember 2020. Sedangkan hari pemungutan suara akan digelar pada 9 Desember 2020. (OL-1)

Baca Juga

Dok. Kemenko PMK

BNPT: Upacara HUT ke-77 RI di Ponpes Milik Baasyir sebagai Rasa Syukur

👤Putra Ananda 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 22:10 WIB
Pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih yang berlangsung di Ngruki merupakan bukti cinta tanah air yang dilakukan oleh Abu Bakar...
Ist

Kapolri Dapat Dukungan dari Mahasiswa Terkait Penanganan Kasus Joshua

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 20:41 WIB
Jenderal Sigit dinilai mampu membuka kasus secara transparan, terbuka, dan berkeadilan serta tak pandang bulu sebagai bentuk...
Antara

Publik Minta Jokowi Batalkan Keppres Pelanggaran HAM Berat

👤Putra Ananda 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 20:20 WIB
Kontras menilai keppres anyar itu mengindikasikan negara tidak mampu memenuhi pilar keadilan. Padahal, negara memiliki kewajiban...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya