Rabu 02 Desember 2020, 17:36 WIB

Bawaslu Pertanyakan Dasar Hukum Pemantau Kotak Kosong di TPS

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Bawaslu Pertanyakan Dasar Hukum Pemantau Kotak Kosong di TPS

Antara/Adwit B Pramono
Petugas membawa kotak suara Pilkada di Manado, Sulawesi Utara.

 

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempertanyakan landasan hukum pemantau yang diizinkan mewakili kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Dalam hal ini, terkait tempat pemungutan suara (TPS) yang hanya memiliki pasangan calon (paslon) tunggal. Menurut Bawaslu, aturan teranyar Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubenur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Ada ketentuan mengenai dibolehkannya pemantau berada di lingkungan TPS. Namun, ketentuan Pasal 28 UU Pilkada tidak memperbolehkan pemantau berada di area TPS. Kalau kemudian diperbolehkan, dasar ketentuannya apa?" pungkas Tenaga Ahli Bawaslu Sulastio dalam sosialisasi secara virtual, Rabu (2/12).

Baca juga: Pilkada 2020, Momen Tingkatkan Peran Perempuan dalam Politik

Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi menjelaskan pihaknya mengatur ketentuan pemantau masuk ke TPS sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 100/PUU-XIII/2015. Keputusan itu memberikan legalitas dan ruang bagi calon tunggal untuk maju sebagai peserta pilkada.

Alhasil, KPU memperbaiki aturan dan mengakomodasi pemantau untuk mewakili kotak kosong. Dalam hal ini, kotak kosong akan melawan paslon tunggal ketika hari pemungutan suara di TPS. KPU juga membatasi kehadiran jumlah pemantau di TPS, yakni hanya satu orang.

"Kami beberapa waktu lalu melakukan rapat koordinasi dengan seluruh daerah, KPU kabupaten/kota. Mereka sudah melaporkan jumlah pemantau di masing-masing daerah," terang Raka.

Baca juga: Kreativitas Kampanye Peserta Pilkada Dinilai Masih Minim

Dengan pemantau diperkenankan hadir di TPS, mereka mempunyai kedudukan hukum dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di MK.

Adapun, Direktur Eksekutif Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menyebut dari putusan MK diketahui pemantau terakreditasi bisa memiliki legal standing (kedudukan hukum) di MK, ketika ada perselisihan hasil pemilihan umum.

Sehingga, aturan KPU yang memperbolehkan pemantau berada di TPS tidak melanggar perundang-undangan. "Boleh, karena sudah ada putusan MK. Sifat putusan MK bisa berlaku walaupun tidak diatur di UU Pilkada," ujar Khoirunnisa.(OL-11)

Baca Juga

Dok. Pribadi

Jadi Calon Kapolri Termuda, Listyo Harus Perkuat Soliditas Polri

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 23:00 WIB
Komjen Listyo merupakan lulusan Akpol Angkatan 1991. Dari lima nama Jenderal yang diajukan Kompolnas ke Presiden Joko Widodo, dia merupakan...
dok.mi

Pihak GRP Optimistis Permohonan PKPU Ditolak

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 22:55 WIB
KUASA hukum PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) optimistis, hakim akan menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (PKPU) PT...
MI/M. Irfan

KPK Telusuri Fee Kasus Proyek Citra Satelit BIGĀ 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 23 Januari 2021, 20:00 WIB
Penelusuran itu dilakukan melalui pemeriksaan saksi Direktur PT Bhumi Prasaja Rasjid A Aladdin yang merupakan rekanan proyek...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya