Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan pihaknya akan memeriksa siapa pun yang terlibat dalam kasus yang membelit Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Hal tersebut ditegaskan Firli saat ditanya terkait tindak pidana korupsi ekspor benur yang disebut-sebut melibatkan keluarga Prabowo Subianto dan kader Gerindra.
"Ini tidak pindana korupsi murni dan tidak ada kaitan dengan politik. Jika ada orang yang terlibat dan itu pengurus partai maka sesungguhnya kasus pidana adalah perorangan. Dan konsep hukum "barang siapa" itu adalah setiap orang," ucapnya, Sabtu (28/11) di Gedung KPK Jakarta.
Dalam proses penyidikan, KPK fokus pada perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Jika hal tersebut memenuhi unsur pidana atau sifat melawan hukum, maka proses hukum akan berjalan.
"Yang kita minta apakah perbuatan dilakukan. Kalau betul dilakukan apakah betul memenuhi tindak pidana atau lalai. Ataukah memenuhi sifat melawan hukum. Jadi kami fokus pada perbuatan. Tidak ada peristiwa pidana tanpa perbuatan dan tidak ada perbuatan tanpa orang," tukasnya.
Sebelumnya Firli membantah telah memeriksa tersangka korupsi ekspor benur Edhy Prabowo secara berlebihan. Ia mengatakan pemeriksaan dilakukan secara terukur dalam rangka mengungkap keterangan yang sebenarnya.
"Tidak ada istilah berlebihan dalam pemeriksaan. Tidak bisa, apakah pemeriksaan cukup hanya satu jam, dua jam, tiga jam, bukan itu. Yang paling esensial adalah keterangan yang disampaikan sesuai dengan keterangan lainnya,” tandasnya. (R-1)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
Penyidik KPK tengah mencari bukti tambahan untuk menguatkan pembuktian Yaqut dan Gus Alex dalam persidangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved