Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan pihaknya akan memeriksa siapa pun yang terlibat dalam kasus yang membelit Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Hal tersebut ditegaskan Firli saat ditanya terkait tindak pidana korupsi ekspor benur yang disebut-sebut melibatkan keluarga Prabowo Subianto dan kader Gerindra.
"Ini tidak pindana korupsi murni dan tidak ada kaitan dengan politik. Jika ada orang yang terlibat dan itu pengurus partai maka sesungguhnya kasus pidana adalah perorangan. Dan konsep hukum "barang siapa" itu adalah setiap orang," ucapnya, Sabtu (28/11) di Gedung KPK Jakarta.
Dalam proses penyidikan, KPK fokus pada perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Jika hal tersebut memenuhi unsur pidana atau sifat melawan hukum, maka proses hukum akan berjalan.
"Yang kita minta apakah perbuatan dilakukan. Kalau betul dilakukan apakah betul memenuhi tindak pidana atau lalai. Ataukah memenuhi sifat melawan hukum. Jadi kami fokus pada perbuatan. Tidak ada peristiwa pidana tanpa perbuatan dan tidak ada perbuatan tanpa orang," tukasnya.
Sebelumnya Firli membantah telah memeriksa tersangka korupsi ekspor benur Edhy Prabowo secara berlebihan. Ia mengatakan pemeriksaan dilakukan secara terukur dalam rangka mengungkap keterangan yang sebenarnya.
"Tidak ada istilah berlebihan dalam pemeriksaan. Tidak bisa, apakah pemeriksaan cukup hanya satu jam, dua jam, tiga jam, bukan itu. Yang paling esensial adalah keterangan yang disampaikan sesuai dengan keterangan lainnya,” tandasnya. (R-1)
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Politeknik Bandung, jika terjadi gempa bumi, Gedung Setda berpotensi mengalami kerusakan.
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
KPK mengategorikan kasus korupsi di LPEI menjadi beberapa klaster. Jika ditotal semua, kerugian negara menyentuh 11 triliun.
Kepala Negara menekankan yang bersangkutan seharusnya mempertimbangkan perasaan keluarga. Terlebih, ketika keluarga harus melihat yang bersangkutan diborgol.
KPK menerima sekitar 350 surat dari warga Pati, Jawa Tengah, hingga Rabu (27/8) sore soal desakan agar KPK segera menetapkan Bupati Sudewo tersangka kasus dugaan suap proyek jalur kereta api
KPK menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Bupati Pati Sudewo (SDW), Rabu (27/8) terkait dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api Solo Balapan,
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan pihaknya masih mencari tiga mobil itu. Kendaraan itu yakni Land Cruiser, Mercy, dan BAIC.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved