Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo enggan mencampuri masalah hukum yang tengah membelit Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Jokowi menghormati proses hukum yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK," ujar Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (25/11).
Jokowi percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional. Ia menegaskan pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Baca juga: Edhy Prabowo Masih Diperiksa Intensif di KPK
"Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujarnya.
Dini hari tadi, Rabu (25/11), KPK menangkap Edhy di Bandara Soekarno-Hatta. Edhy diduga terlibat korupsi terkait ekspor benih lobster di kementerian.
KPK turut memboyong keluarga Edhy dan sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lembaga Antirasuah itu membutuhkan waktu 1x24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang ditangkap. Status mereka bakal diumumkan melalui konferensi pers. (OL-1)
Tingkat Kepuasan Publik 10 Tahun Kepemimpinan Presiden Joko Widodo
Ada yang tidak puas, tentu tidak sedikit pula yang puas sekaligus mengapresiasi permintaan maaf Presiden Jokowi.
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun 2021, dialokasikan sebesar Rp30,5 triliun (termasuk melalui TKDD).
PURNA sudah renovasi Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, salah satu tempat pertandingan Piala Dunia U-20 2021 saat Indonesia menjadi tuan rumah.
Penyerahan paket tersebut dilakukan di posko logistik PPKM darurat di Gedung Wanita, Jalan Jenderal Sudirman, Bogor.
Arief mengatakan, untuk menjaga kesehatan tidak harus mengeluarkan biaya yang relatif mahal.
Rina mengatakan notifikasi regulasi itu mengatur berbagai jenis ikan dan penyakit ikan berbahaya yang dicegah masuk ke wilayah teritori Indonesia melalui kegiatan importasi.
Pelepasliaran merupakan bentuk keseriusan KKP menjaga kelestarian ikan napoleon sebagai salah satu dari 20 jenis ikan prioritas konservasi yang telah ditetapkan.
Kawasan PSN di PIK 2 tersebut juga merupakan hutan mangrove yang dahulu sangat kritis, fungsi lindungnya sudah sangat minim.
KKP akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perusahaan pemilik lahan, dan instansi-instansi terkait lainnya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved