Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini masih menjalani pemeriksaan intensif di markas komisi antirasuah. Eddy bersama sejumlah orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dini hari tadi.
"Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyelidik KPK," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (25/11).
Baca juga: Ramai Berita Penangkapan Edhy, Mahfud Nyatakan Dukungan untuk KPK
KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status Edhy Prabowo dan sejumlah orang yang ditangkap.
Menteri dari Partai Gerindra itu ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (25/11) dini hari, sepulang kunjungannya dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
OTT itu dilakukan sekitar pukul 01.23 WIB. Diduga, penangkapan itu terkait ekspor bibit lobster.
Pihak-pihak yang turut ditangkap bersama Edhy antara lain istrinya Lis Rosita Dewi yang juga merupakan anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra. (OL-6)
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.
Semua orang yang berkasus dengan hukum harus diperlakukan setara, terlebih lagi dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun dari pagu indikatif 2026 sebesar Rp878,04 miliar.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
KKP berkomitmen membangun sejumlah sarana dan prasarana di kawasan Warloka Pesisir yang mencakup dermaga permanen, gudang beku (cold storage) berkapasitas memadai, serta pabrik es.
Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan Global Quality and Standard Programme (GQSP) Indonesia Fase 2.
CTI-CFF bekerja sama dengan KKP mengadakan media gathering untuk memperingati ulang tahun ke-16 CTI-CFF dan secara resmi meluncurkan perayaan Hari Terumbu Karang 2025, Kamis (22/5).
Berkat respons cepat dari pihak Basarnas dan KKP, jenazah berhasil dievakuasi saat kapal masih berada di perairan sekitar Belawan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved