Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
POLITIKUS Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, merasa prihatin terkait penangkapan kadernya yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terkait ekspor benih bening lobster (BBL).
"Tentu kami perihatin. Semuanya nanti dari pihak partai ada yang menjelaskan detailnya," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu (25/11).
Baca juga: Edhy Prabowo Tersandung Korupsi Ekspor Benih Lobster
Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyebut pihak partai akan menjelaskan secara detail oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
"Pak Sekjen Pak Muzani yang akan menjelaskan detailnya. Kita tunggu saja ya," ungkapnya.
Sebelumnya, Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap orang nomor satu di KKP, Menteri Edhy Prabowo. Edhy ditangkap bersama jajaran dan keluarganya di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 01.23 WIB setelah melakukan kunjungan ke Honolulu Amerika Serikat (AS).
Saat ini KPK membutuhkan waktu 1x24 jam untuk menceritakan kronologi dan pengungkapan barang bukti dari Edhy. Ketua KPK, Firli Bahuri meminta waktu untuk jajarannya bekerja.
"Tunggu ya, nanti ada penjelasan resmi KPK. Beri waktu kita bekerja ya," ungkap Firli. (OL-6)
KPK merespons pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang menyatakan siap dipanggil sebagai saksi dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara.
Penangkapan dan penahanan terhadap Nurhadi dilakukan KPK pada Minggu (29/6) dini hari.
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengancam akan menggugat praperadilan KPK jika tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan bahwa KPK dengan konsep follow the money,.
Lakso meminta KPK tidak pandang bulu dalam penanganan kasus ini. Semua pihak diharap disikat, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.
“Kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga privasi data warga negara,”
Pengamat sebut Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan kesan bukan sosok ambisius setelah melarang kader Partai Gerindra gembar-gembor soal dua periode.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan dirinya jadi presiden bukan hasil minta-minta. Ia mengaku menjadi presiden untuk membantu masyarakat.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
RATUSAN kader Gerindra di Kabupaten Banggai melakukan aksi unjuk rasa di Polres Banggai karena merasa dua kadernya dipersekusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved