Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PENANGKAPAN Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait izin ekspor baby lobster. Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam pesan singkat kepada mediaiindonesia.com
"Menteri KKP diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor benih lobster," ungkap Kepala KPK, Firli Bahuri kepada mediaindonesia.com, Rabu (25/11).
Jauh sebelumnya masalah ekspor benih lobster ini menjadi persoalan. Menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti melarang ekspor benih lobster. Namun di era Menteri KKP Edhy Prabowo kran ekspor benih lobster dibuka kembali dengan alasan untuk menyejahterakan rakyat.
baca juga: Menteri Edhy Prabowo Punya Kekayaan Rp7,422 Miliar
Dalam pernyataan pada Juli lalu, Menteri Edhy dalam keterangannya mengatakan dibukanya kran ekspor benih lobster ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur pengelolaan hasil perikanan seperti lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajunfan (Portunus spp.).
"Kita libatkan masyarakat untuk budidaya lobster, muaranya menyejahterakan rakyat," kata Menteri Edhy beralasan.
Namun masalah ekspor lobster ini membawa Edhy Prabowo terjerat kasus korupsi. Hingga kini Edhy Prabowo bersama 25 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. (OL-3)
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved