Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PENANGKAPAN Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait izin ekspor baby lobster. Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam pesan singkat kepada mediaiindonesia.com
"Menteri KKP diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor benih lobster," ungkap Kepala KPK, Firli Bahuri kepada mediaindonesia.com, Rabu (25/11).
Jauh sebelumnya masalah ekspor benih lobster ini menjadi persoalan. Menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti melarang ekspor benih lobster. Namun di era Menteri KKP Edhy Prabowo kran ekspor benih lobster dibuka kembali dengan alasan untuk menyejahterakan rakyat.
baca juga: Menteri Edhy Prabowo Punya Kekayaan Rp7,422 Miliar
Dalam pernyataan pada Juli lalu, Menteri Edhy dalam keterangannya mengatakan dibukanya kran ekspor benih lobster ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur pengelolaan hasil perikanan seperti lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajunfan (Portunus spp.).
"Kita libatkan masyarakat untuk budidaya lobster, muaranya menyejahterakan rakyat," kata Menteri Edhy beralasan.
Namun masalah ekspor lobster ini membawa Edhy Prabowo terjerat kasus korupsi. Hingga kini Edhy Prabowo bersama 25 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. (OL-3)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan pendampingan pada keluarga tiga korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) yang disewa KKP.
TIM SAR gabungan berhasil menemukan korban kedua berjenis kelamin perempuan, dari jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport di lereng Gunung Bulusaraung namun belum dievakuasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved