Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
PENANGKAPAN Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait izin ekspor baby lobster. Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam pesan singkat kepada mediaiindonesia.com
"Menteri KKP diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor benih lobster," ungkap Kepala KPK, Firli Bahuri kepada mediaindonesia.com, Rabu (25/11).
Jauh sebelumnya masalah ekspor benih lobster ini menjadi persoalan. Menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti melarang ekspor benih lobster. Namun di era Menteri KKP Edhy Prabowo kran ekspor benih lobster dibuka kembali dengan alasan untuk menyejahterakan rakyat.
baca juga: Menteri Edhy Prabowo Punya Kekayaan Rp7,422 Miliar
Dalam pernyataan pada Juli lalu, Menteri Edhy dalam keterangannya mengatakan dibukanya kran ekspor benih lobster ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur pengelolaan hasil perikanan seperti lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajunfan (Portunus spp.).
"Kita libatkan masyarakat untuk budidaya lobster, muaranya menyejahterakan rakyat," kata Menteri Edhy beralasan.
Namun masalah ekspor lobster ini membawa Edhy Prabowo terjerat kasus korupsi. Hingga kini Edhy Prabowo bersama 25 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. (OL-3)
Prabowo belum mau menyebutkan kapan pengisian kursi wakil menteri ketenagakerjaan itu akan diumumkan.
Menteri perburuhan yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang yaitu SK Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949
KPK secara resmi telah menetapkan Wamenaker Noel bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan negurusan sertifikasi K3, Jumat (22/8).
Noel menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang tersangkut korupsi.
Pakar hukum justru mendorong Presiden Prabowo dan penegak hukum untuk memperberat hukuman Noel.
Profil Immanuel Ebenezer, dari relawan Jokowi hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kini tersangka KPK kasus pemerasan sertifikat K3.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP) KKP Ishartini mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi resmi dari FDA.
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved