Lebih dari Separuh Warga Tangsel Anggap Politik Uang Wajar

SEBANYAK 56,8% warga Tanggerang Selatan (Tangsel) menganggap politik uang menjelang hari pemungutan suara merupakan hal yang wajar. Data tersebut ditemukan dalam survei Indikator Politik Indonesia (IPI).

"Jadi, politik uang itu dianggap wajar dan 43,2% warga Tangsel menilai politik uang tidak wajar," ujar Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi dalam rilis yang disiarkan virtual, Selasa (17/11).

Burhanuddin menyebut persentase warga Tangsel yang menganggap politik uang wajar terjadi peningkatan dibandingkan survei sebelumnya.

Pada Agustus lalu, terdapat 35% warga Tangsel yang menganggap politik uang wajar dan pada Oktober meningkat menjadi 51,1%.

Ia menilai ekonomi warga Tangsel yang terdampak pandemi covid-19 memengaruhi kewajaran terjadinya politik uang. Hal ini harus dapat diantisipasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak-pihak terkait lainya.

"Kalau ingin pemilu kepala daerah (Pilkada) sukses dan berkualitas, praktik korupsi ini harus diberantas. Termasuk kita menuntut semua calon (kepala daerah) untuk tidak melakukan ini (politik uang)," teranganya.

Kendati demikian, presepsi warga Tangsel terhadap politik uang berbanding terbalik dengan kriteria calon pemimpinnya. Sebanyak 61,9% warga Tangsel menginginkan wali kota dan wakil wali kota yang jujur, bisa dipercaya, dan bersih dari korupsi.

"Kaya ada yang ambigu, politik uang dianggap wajar, tapi kepala daerah harus bersih dari korupsi," jelasnya.

Survei ini melibatkan 820 warga Tangsel dalam kurun waktu 28 Oktober-3 November 2020. Metodelogi yang dipakai dalam survei ini ialah multistage random sampling dengan toleransi kesalahan atau margin of error sekitar ± 3,5% dan tingkat kepercayaan 95%. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama