Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden Joko Widodo untuk membangun demokrasi tanpa kekerasan. Pemerintah dan aparat penegak hukum benar-benar memperhatikan norma-norma hak asasi manusia.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan, selama ini, pihaknya melihat ada banyak praktik ancaman politik yang dilancarkan pemerintah dalam upaya membungkam masyarakat yang menyuarakan kegelisahan mereka.
"Dalam penyelenggaraan pemilu, dalam aksi-aksi demonstrasi, kita harus cermati bersama ancaman-ancaman politik kekerasan. Kita ingin pemerintah dan aparat penegak hukum benar-benar memperhatikan norma-norma hak asasi manusia," ujar Ahmad Taufan Damanik usai menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/11).
Baca juga: Tarik-menarik Provinsi Baru di Bumi Cenderawasih
Dalam pertemuan itu, Komnas HAM juga secara khusus meminta kepala negara untuk menyampaikan pidato pada hari HAM internasional yang jatuh pada 10 Desember mendatang.
Sebagai negara yang dibangun berlandaskan HAM, momen tersebut semestinya menjadi tumpuan peneguhan komitmen dalam upaya menghormati dan menegakkan HAM.
"Jauh sebelum deklarasi HAM 1948 dicetuskan, para pendiri bangsa kita mengangkat isu tersebut. Oleh karena itu, peringatan hari HAM ini jangan hanya sekedar seremoni tetapi juga harus menjadi bagian peneguhan sikap sebagai bangsa dan negara untuk betul-betul komitmen dalam mengimplementasikan pembangunan bangsa yang berbasis HAM," tegasnya.(OL-4)
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
Dampak penembakan ini telah meluas hingga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Dalam koridor pembatasan HAM, tidak ada alasan untuk kepentingan nasional.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap kasus yang menimpa insan pers dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Komnas HAM memastikan penilaian kepatuhan HAM ini akan diperluas ke berbagai wilayah lainnya guna memperkuat akuntabilitas nasional.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pada Senin pagi ini, ada 60 perwakilan keluarga korban yang mengadukan dugaan penyiksaan itu ke pihaknya.
Insiden viral pengeroyokan guru oleh wali murid di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menjadi alarm keras darurat kekerasan di dunia pendidikan Indonesia.
UNISA Yogyakarta menyampaikan keprihatinan atas dugaan kasus kekerasan yang melibatkan dua mahasiswa UNISA Yogyakarta.
Dinas terus berkoordinasi dengan lintas instansi untuk memastikan ketersediaan layanan pengaduan yang mudah diakses oleh seluruh warga hingga tingkat kelurahan.
Tidak ada zona tertentu yang bisa dikategorikan rawan secara absolut karena potensi kekerasan dapat terjadi di mana saja.
Ia menjelaskan, koordinasi melibatkan berbagai unsur aparat penegak hukum.
Kemendikdasmen meluncurkan Gerakan Rukun dengan Teman yang merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved