Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SUAMI Anita Kolopaking, Wyasa Santosa Kolopaking dihadirkan dalam sidang lanjutan dugaan gratifikasi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA) dengan terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Wyasa dimintai kesaksian karena dalam perkara itu, Anita berperan sebagai kuasa hukum terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Tjandra. Joko diketahui juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi fatwa MA.
Wyasa mengaku wajah Anita murung setelah mendapatkan uang US$50 ribu sebagai legal fee pengajuan peninjauan kembali (PK) kasus cessie Joko Tjandra. Menurutnya, hal itu disebabkan karena legal fee tidak sesuai dengan perjanjian diawal.
Pada 26 November 2019, kata Wyasa, Anita minta diantar ke Essence Darmawangsa Apartement. Belakangan diketahui bahwa di sanalah Pinangki tinggal. Setelah sampai di apartemen tersebut, Anita turun dari mobil, sedangkan Wyasa mengaku berada di dalam mobil dan menunggu di lobi.
"Saya turunkan Ibu Anita, Ibu Anita datang ke apartemen Ibu Pinangki. Masalah bertemu Ibu Pinangki, saya nggak lihat langsung. Ibu Anita bilang, ini nggak lama, paling 10-15 menit. Setelah itu Ibu Anita turun (menuju mobil), mukanya murung, 'Saya hanya dapat 50 ribu (US$)," ungkap Wyasa di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/11).
Wyasa mengatakan dalam permohonan bantuan hukum yang diajukan, legal fee yang disepakati antara Anita dengan Joko Tjandra adalah US$200 ribu. Sebanyak US$100 ribu diterima saat penandatanganan penawaran jasa hukum, sementara sisanya dibayar sesuai progres pekerjaan. "Istri saya cerita ini fee-nya tidak seusai dengan yang diharapkan," ujar Wyasa.
Menurut Wyasa, uang tersebut disimpan dalam sebuah kantong. Uang-uang itu terdiri dari pecahan US$100. Ia mengatakan uang yang diterima dari Pinangki digunakan untuk biaya operasional kantor firma hukum yang didirkan bersama Anita.
Dalam persidangan terpisah, jaksa penuntut umum menolak seluruh eksepsi terdakwa lain yang juga terlibat dalam perkara tersebut, yakni Andi Irfan Jaya. JPU Erianto menegaskan dakwaan yang disusun pihaknya sudah lengkap dan sesuai dengan unsur pasal yang didakwakan. (OL-13)
Baca Juga: Mobil BMW Jaksa Pinangki Disita, Manajer Diler BMW Ikut Diperiksa
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti lemahnya kemampuan negara mengembalikan aset hasil korupsi, meski kerugian negara terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah.
Ada upaya penguasaan diam-diam atas aset yang seharusnya dilelang untuk negara.
Kepolisian Norwegia resmi menjerat eks PM Thorbjørn Jagland dengan tuduhan korupsi berat terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Bagi publik, pencantuman pasal TPPU adalah simbol keseriusan negara; sebuah pesan bahwa pelaku tidak hanya akan dipenjara, tetapi harta hasil kejahatannya pun akan dikejar hingga akarnya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit fiktif di PT BPR Intan Jabar, Kabupaten Garut.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Febri menegaskan, setiap rumusan tindak pidana harus disusun secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir.
Majelis hakim resmi mengabulkan eksepsi tim penasihat hukum dan menyatakan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Menjelang persidangan, Ammar Zoni tampak percaya diri. Ia bahkan menyatakan keyakinannya akan segera bebas dari jeratan hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved