Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI telah melakukan penjagaan di objek-objek vital yang milik perusahaan asing untuk mengantisipasi rencana sweeping yang mungkin dilakukan kelompok-kelompok tertentu.
Polri juga terus melakukan penggalangan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang anti terhadap produk-produk Prancis akibat pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron.
“Kami akan melakukan penjagaan di objek-objek vital Perancis termasuk swalayan-swalayan, semua dipatroli. Untuk itu kami juga melakukan koordinasi dengan jajaran Polda,” ujar Kabid Humas Polri Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Agro Yuwono, Selasa (3/11).
Sambil tetap melakukan penjagaan, kata Agro, Polri juga memberikan edukasi lewat media sosial dalam bentuk meme atau video singkat ajakan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi juga meminta masyarakat tidak terprovokasi dan tetap menjaga kedamaian di Tanah Air menyikapi ajakan memboikot produk Perancis. "Kepada masyarakat umat Islam dan bangsa Indonesia yang ingin menyampaikan aspirasi penolakan silakan, tapi dengan tertib, tidak boleh merusak dan harus mengikuti aturan main. Saya yakin umat Islam tak anarkis dalam melakukan aksi dan solidaritas. Biasanya ada penyusup bayaran yang merusak akai damai umat," kata Muhyiddin kepada wartawan, Kamis (29/10) lalu.
Sebelumnya diberitakan, ratusan anggota Ormas Islam Karawang berencana menggelar aksi bela Nabi Muhammad SAW pada Rabu (4/11). Massa juga bakal melakukan aksi sweeping produk Prancis yang ada di swalayan.
Aksi yang dimotori oleh Aliansi Pergerakan Islam Karawang (Aspika) ini sebagai bentuk kecaman atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai melecehkan agama Islam. “Kita akan aksi bela Islam, bela Rosulullah yang telah dinista oleh si Macron La’natullah Alaih,” ujar Ustadz Irwan Taufik, Koordinator Presidium Aspika, Senin (2/11) lalu.
Beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) Kota Malang yang tergabung dalam Aliansi Malang Kondusif juga melakukan aksi turun ke jalan. Hisa Al Ayyubi, salah satu Korlap Aliansi Malang Kondusif menuturkan, aksinya turun ke jalan tersebut dalam rangka mewujudkan kualitas keimanan, solidaritas keislaman dan rasa peduli terhadap hak asasi kemanusiaan.
Kapolresta Malang Kota, Kombespol Leonardus Simarmata, mengatakan pihaknya telah melakukan penjagaan terhadap pusat perbelanjaan yang menjual produk Prancis.
"Sudah diatur, di beberapa lokasi yang berkaitan tentang produk Prancis, ada hotel, mall, supermarket, kita lakukan pengamanan," tuturnya.
Pihaknya juga menyampaikan akan menindak tegas bilamana ditemukan pemaksaan atau pemboikotan yang bersifat penjarahan. "Itu tidak boleh. Kita sangat mengapresiasi penyampaian pendapat, tapi kami pesankan jalankan dengan kondusif dan jangan sampai ada pelanggaran hukum," pungkasnya. (RO/OL-09)
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Rabu (21/1) bahwa beberapa wilayah di Eropa tidak lagi dapat dikenali. Benua itu disebutnya tidak menuju ke jalan yang benar.
PEMERINTAH Amerika Serikat meminta negara-negara Eropa tidak bereaksi emosional terhadap rencana Presiden Donald Trump terkait Greenland.
USULAN Dewan Perdamaian Presiden AS Donald Trump dimulai dengan kurang baik. Presiden Prancis Emmanuel Macron segera menolak undangan menjadi anggota dewan tersebut.
ANGGOTA pertama kelompok yang nanti disebut Garda Revolusi Iran (IRGC) dilatih dalam desa terpencil di luar Paris, Prancis.
AS melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela, menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dan membawa mereka ke New York.
Presiden Prancis Emmanuel Macron kecam kebijakan Trump tarik AS dari 66 organisasi internasional & isu Greenland. Peringatkan krisis kepemimpinan global.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved