Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengatakan sesuai instruksi Mendagri bahwa alokasi anggaran 50% untuk penanganan covid-19 memiliki tiga fungsi antara lain jaring pengaman sosial, kesehatan dan ekonomi. Namun temuan KPK di lapangan sangat beragam karena tidak ada aturan berapa besaran per fungsi.
"Sayangnya tidak diatur berapa besaran per fungsi. Ada yang merealokasi anggaran covid-19 sebesar 21,5% untuk jaring pengaman sosial. Ada 58 daerah yang menganggarkan 40% dana covid-19 untuk jaring pengaman sosial. Dan ada 31 daerah yang mengalokasikan dana covid-19 untuk jaring pengaman sosial 50%. Serta ada 7 daerah yang mengalokasikan lebih dari 75%. Dan satu daerah yang mengalokasikan dana penanganan covid-19 100 persen untuk jaring pengaman sosial," kata Firli dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10).
baca juga: Kasus Aktif Covid-19 Turun 6,7 Persen
Hingga kini belum ada penyeragaman anggaran covid-19 ini sehingga alokasi yang dimaksud dalam instruksi Mendagri memiliki tiga fungsi, selama ini lebih banyak dialokasikan ke jaring pengaman sosial. (OL-3)
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Budi mengatakan, KPK menyerahkan hasil penghitungan kerugian negara kepada auditor. KPK berharap hitungan kelar cepat untuk menyelesaikan kasus.
Budi enggan memerinci total uang yang dikumpulkan. Penerima aliran dananya juga dirahasiakan oleh KPK untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.
Gus Alex diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam kasus ini. KPK enggan memerinci pihak-pihak di Kemenag yang dialiri uang oleh Gus Alex.
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
PEMERINTAH bakal mendorong konsumsi pemerintah di sisa tahun ini untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Itu seiring dengan selesainya proses administrasi realokasi anggaran
Kondisi infrastruktur terutama jalan di Kabupaten Pati yang rusak cukup parah, sehingga pemerintah daerah perlu sesegera mungkin untuk melakukan perbaikan.
Realokasi anggaran tidak akan melalui mekanisme APBD-P, tapi hanya akan dilakukan melalui re-focusing.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengimbangi kebijakan efisiensi anggaran dengan meningkatkan inklusivitas perekonomian. Itu dinilai dapat menambal kontribusi belanja negara yang hilang
Seluruh fraksi di DPRD DKI setuju atas rencana kebijakan sekolah gratis di Jakarta dengan mengalihkan anggaran KJP Plus.
Tidak ingin mengulang kejadian tahun lalu, Pemprov Babel menyiapkan anggaran tak terduga untuk penanganan karhutla.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved