Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengatakan sesuai instruksi Mendagri bahwa alokasi anggaran 50% untuk penanganan covid-19 memiliki tiga fungsi antara lain jaring pengaman sosial, kesehatan dan ekonomi. Namun temuan KPK di lapangan sangat beragam karena tidak ada aturan berapa besaran per fungsi.
"Sayangnya tidak diatur berapa besaran per fungsi. Ada yang merealokasi anggaran covid-19 sebesar 21,5% untuk jaring pengaman sosial. Ada 58 daerah yang menganggarkan 40% dana covid-19 untuk jaring pengaman sosial. Dan ada 31 daerah yang mengalokasikan dana covid-19 untuk jaring pengaman sosial 50%. Serta ada 7 daerah yang mengalokasikan lebih dari 75%. Dan satu daerah yang mengalokasikan dana penanganan covid-19 100 persen untuk jaring pengaman sosial," kata Firli dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10).
baca juga: Kasus Aktif Covid-19 Turun 6,7 Persen
Hingga kini belum ada penyeragaman anggaran covid-19 ini sehingga alokasi yang dimaksud dalam instruksi Mendagri memiliki tiga fungsi, selama ini lebih banyak dialokasikan ke jaring pengaman sosial. (OL-3)
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
KPK mengungkapkan alasan pemeriksaan Sudewo dilakukan di Kudus, Jawa Tengah, bukan di Pati. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan.
KPK menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya praktik jual beli jabatan yang diduga melibatkan Sudewo, tidak hanya terbatas pada pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp550 juta dalam penanganan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan Maidi.
PEMERINTAH bakal mendorong konsumsi pemerintah di sisa tahun ini untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Itu seiring dengan selesainya proses administrasi realokasi anggaran
Kondisi infrastruktur terutama jalan di Kabupaten Pati yang rusak cukup parah, sehingga pemerintah daerah perlu sesegera mungkin untuk melakukan perbaikan.
Realokasi anggaran tidak akan melalui mekanisme APBD-P, tapi hanya akan dilakukan melalui re-focusing.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengimbangi kebijakan efisiensi anggaran dengan meningkatkan inklusivitas perekonomian. Itu dinilai dapat menambal kontribusi belanja negara yang hilang
Seluruh fraksi di DPRD DKI setuju atas rencana kebijakan sekolah gratis di Jakarta dengan mengalihkan anggaran KJP Plus.
Tidak ingin mengulang kejadian tahun lalu, Pemprov Babel menyiapkan anggaran tak terduga untuk penanganan karhutla.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved