Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengatakan sesuai instruksi Mendagri bahwa alokasi anggaran 50% untuk penanganan covid-19 memiliki tiga fungsi antara lain jaring pengaman sosial, kesehatan dan ekonomi. Namun temuan KPK di lapangan sangat beragam karena tidak ada aturan berapa besaran per fungsi.
"Sayangnya tidak diatur berapa besaran per fungsi. Ada yang merealokasi anggaran covid-19 sebesar 21,5% untuk jaring pengaman sosial. Ada 58 daerah yang menganggarkan 40% dana covid-19 untuk jaring pengaman sosial. Dan ada 31 daerah yang mengalokasikan dana covid-19 untuk jaring pengaman sosial 50%. Serta ada 7 daerah yang mengalokasikan lebih dari 75%. Dan satu daerah yang mengalokasikan dana penanganan covid-19 100 persen untuk jaring pengaman sosial," kata Firli dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10).
baca juga: Kasus Aktif Covid-19 Turun 6,7 Persen
Hingga kini belum ada penyeragaman anggaran covid-19 ini sehingga alokasi yang dimaksud dalam instruksi Mendagri memiliki tiga fungsi, selama ini lebih banyak dialokasikan ke jaring pengaman sosial. (OL-3)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyayangkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana kasus korupsi KTP-E Setya Novanto.
Azmi yakin bahwa Bobby sebagai orang nomor satu di Sumut sudah pasti memiliki pengetahuan dan informasi terkait proyek yang ditangani oleh Kepala Dinas tersebut.
Dari kantor Dinas PUPR Provinsi Sumut, tim KPK membawa sejumlah dokumen penting hasil penggeledahan.
Public Relations Pintu Yoga Samudera menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam perkara korupsi tersebut.
Pakar mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib memeriksa Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan pada Dinas PUPR Sumut.
PEMERINTAH bakal mendorong konsumsi pemerintah di sisa tahun ini untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Itu seiring dengan selesainya proses administrasi realokasi anggaran
Kondisi infrastruktur terutama jalan di Kabupaten Pati yang rusak cukup parah, sehingga pemerintah daerah perlu sesegera mungkin untuk melakukan perbaikan.
Realokasi anggaran tidak akan melalui mekanisme APBD-P, tapi hanya akan dilakukan melalui re-focusing.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengimbangi kebijakan efisiensi anggaran dengan meningkatkan inklusivitas perekonomian. Itu dinilai dapat menambal kontribusi belanja negara yang hilang
Seluruh fraksi di DPRD DKI setuju atas rencana kebijakan sekolah gratis di Jakarta dengan mengalihkan anggaran KJP Plus.
Tidak ingin mengulang kejadian tahun lalu, Pemprov Babel menyiapkan anggaran tak terduga untuk penanganan karhutla.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved