Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mendatangi Gedung Bundar Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung hari ini, Kamis (15/10).
Kedatangan Kartika untuk membahas kasus-kasus tindak pidana korupsi pada perusahaan plat merah seperti Asuransi Jiwasraya maupun Bank Tabungan Negara.
Terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya, Kartika mengatakan pihaknya sedang mengusahakan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk penyelesaian pemegang polis Jiwasraya.
Baca juga : Benny Tjokro Dituntut Seumur Hidup di Kasus Jiwasraya
"Tentunya nanti kan juga koordinasikan bahwa sitaan jaminan ke negara jadi kita pastikan proses hukumnya berjalan, dan kita sangat mendukung proses penegakan hukum supaya masyarakat ada rasa keadilan," kata Kartika, Kamis (15/10).
"Tapi kita di sisi lain juga berusaha supaya pemegang polis juga kita tangani dengan baik, pemegang polis kan nggak salah, mereka harus kita bantu," tandasnya.
Diketahui, penyidik telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus tersebut. Enam di antaranya telah menjalani persidangan. Bahkan empat terdakwa telah divonis seumur hidup oleh majelis hakim. Adapun kerugian negara yang diakibatkan dalam skandal tersebut mencapai Rp16,807 triliun. (OL-7)
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Lord Mandelson dibebaskan dengan jaminan usai ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Program Mudik Gratis Pelindo 2026 resmi dibuka! Simak cara daftar online di mudikpelindo.id, syarat dokumen, jadwal keberangkatan, hingga rute kota tujuan.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved