Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
PEMERINTAH diminta untuk mengedepankan langkah diplomasi damai dalam menyelesaikan konflik di Intan Jaya, Papua. Seluruh pihak harus mengedepankan alasan kemanusiaan dalam menyikapi berbagai konflik Intan Jaya dan di seluruh Bumi Papua.
“Lakukan diplomasi damai dengan memprioritaskan kemanusiaan dalam menghadapi berbagai kasus di Papua,” ujar Ketua DPR Puan Maharani dalam siaran pers yang diterima mediaindonesia.com, Selasa (13/10) .
Pemerintah harus menaruh perhatian serius pada sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Khususnya jaminan perlindungan bagi masyarakat sipil.
"Perhatian pemerintah sudah diwujudkan dengan menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) yang harus diimbangi dengan pengawasan agar penggunaannya betul-betul tepat sasaran dan tepat manfaat," jelasnya.
Baca juga : TGPF Berhasil Kumpulan Fakta Kasus Intan Jaya
Puan mengapresiasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang berkomitmen menyelesaikan investigasi kasus penembahan di Intan Jaya. TGPF Intan Jaya dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD untuk melakukan pemeriksaan terkait insiden penembakan yang terjadi di Intan Jaya beberapa pekan sebelumnya. Tim tersebut terdiri dari unsur gabungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, lembaga perlindungan saksi, TNI, Polri, dan BIN. Saat ini TGPF berhasil mengumpulkan fakta dan menyusun laporan yang akan diserahkan Sabtu (17/10).
“DPR RI mengapresiasi komitmen Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF) untuk menyelesaikan investigasi, meski menjadi sasaran tembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Intan Jaya Papua,” tandasnya. (P-5)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Ketika ditanya soal kemungkinan Kongres digelar di Bali, Deddy hanya menjawab singkat.
Ada peluang PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres seusai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.
Sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, menjadikan acara ini salah satu konsolidasi internal terbesar partai.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat. Adapun, transfer data itu merupakan salah satu poin dalam kerangka kesepakatan dengan AS.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved