Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan izin kampanye bagi pasangan calon kepala daerah (Cakada) di media sosial dan daring selama 14 hari. Kemudian membuat 30 akun resmi di media sosial untuk cakada tingkat I, 20 akun untuk cakada tingkat II.
"Penegasan kampanye di media sosial dan daring itu diatur dalam perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 tahun 2017 yang saat ini masuk harmonisasi. Diharapkan hari ini bisa diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan," kata Anggota KPU I Dewa Raka Sandi saat diskusi virtual bertajuk Iklan Kampanye di Media Sosial; Perlukah Dilarang, Senin (21/9).
Menurut dia, ketentuan itu sebagai jalan tengah dalam menekan kegiatan kampanye dan kerumunan. Setiap pasangan cakada dapat memasang iklan di media sosial dan daring selama 14 hari atau sebelum masa tenang.
"Kampanye di media sosial dan daring itu bisa dilakukan selama masa kampanye, termasuk koran, tv dan lainnya. Yang memfasilitasi kampanye di media konvensional seperti cetak dan elektronik dalam rancangan PKPU 4/2017 itu dibiayai KPU," paparnya.
Sedangkan pembiayaan kampanye di media sosial dan daring dibebankan kepada pasangan cakada.
"Tapi kami batasi untuk pelaksanaan dan pengawasan. Jangan sampai ada yang memiliki dana luar biasa melakukan kampanye besar-besaran," ujarnya.
Baca juga: 82% Cakada Dibiayai Sponsor, Bawaslu: Informasi Penting
Untuk itu, dalam rancangan PKPU tersebut setiap pasangan cakada hanya diperbolehkan memasang iklan lima buah setiap harinya. Maka diantisipasi supaya ada unsur keadilan dengan yang tidak memiliki biaya besar.
"Juga tim kampanye bisa membuat akun di media sosial, di tingkat gubernur itu 30 akun, bupati/wali kota itu 20 di seluruh aplikasi. Kemudian akun resmi ini akan dilaporkan ke KPUD paling lambat satu hari sebelum masa kampanye," tukasnya.
Pelaporan akun juga harus dilakukan kepada Bawaslu, Kepolisian dan Dinas Komunikasi dan Informasi setempat untuk proses pengawasan konten dalam akun tim sukses.
Dalam konten kampanye tidak boleh ada nuansa hasutan, SARA dan hal lain. KPU punya kelompok kerja kampanye untuk mengawasi segala bentuk iklan kampanye.
"Kemudian perlu dicermati supaya tidak melanggar PKPU tentang kampanye dan UU ITE bisa diinformasikan kalau ada yang melanggar. Sanksinya berupa teguran tertulis hingga larangan kampanye di media yang terjadi pelanggar selama tiga hari," pungkasnya.(OL-5)
Saat ini banyak caleg yang mendapatkan dana kampanye dengan cara meminjam uang ke pinjaman online
KPU berencana menghapus sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah (cakada) yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye.
Rencana KPU menghapus sanksi diskualifikasi bagi pasangan cakada yang tak melaporkan dana kampanye menuai kritik.
KPU akan mengatur penggunaan dana kampanye para peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2024, lanjut dia, pasangan calon harus menyerahkan laporan awal dana kampanye paling lambat H-1 pelaksanaan kampanye.
KPU DKI Jakarta telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024.
Menurut Satgas Penanganan Covid-19, hingga pekan ini jumlah kasus positif sudah menyentuh angka 200 ribu, atau sebanyak 196.989 orang dinyatakan positif terinfeksi oleh virus korona.
Larangan dan pembatasan di Pilkada 2020 menurunkan risiko penularan covid-19 hingga 75%.
Perlu pengaturan lebih eksplisit tentang kedatangan pemilih pada hari pemilihan dan setting protokol covid di luar TPS serta manajemennya
Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, tidak kurang dari 243 bapaslon ditemukan melanggar. Jumlah itu mencakup sepertiga dari total 735 bapaslon.
Tiga kali melanggar protokol kesehatan, jika kontestan itu terpilih, pelantikan yang bersangkutan ditunda 6 bulan untuk disekolahkan dalam jaringan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan ada sembilan perbedaan dalam pemungutan suara di Pilkada 2020
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved