Pemerintah Carikan Rp5 Triliun untuk Protokol Kesehatan di Pilkada

MENTERI Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ketat dan disiplin saat pelaksanaan Pilkada 2020.

Anggaran besar berikut tambahan Rp5 triliun untuk agenda konstitusional ini tidak boleh mendatangkan masalah besar yakni peningkatan jumlah pasien virus korona atau covid-19.

"Tak kurang Rp5 triliun tambahan dana. Kita sudah carikan dana dan sudah terpenuhi. Ini digunakan membiayai perlengkapan dan persiapan tambahan sebagai penunjang pelaksanaan Pilkada 2020 yang sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19," kata Mahfud saat menyampaikan keynote speech dalam webinar bertajuk Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal yang diselenggarakan oleh MMD Initiative, Sabtu (5/9).

Baca juga: Pencalonan Sekda Depok di Pilkada 2020 Diganjal Petahana

Pada kesempatan itu hadir Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, dan Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Peeludem) Khoirunnisa.

Ia mengatakan serangkaian protokol kesehatan telah ditetapkan untuk dilaksanakan saat pilkada. Di antaranya, jumlah pemilih di TPS nanti dibatasi. Selain itu, waktu mencoblos akan terjadwal dan tidak serentak pada jam yang sama untuk mencegah terjadinya kerumunan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena pemilih yang datang serempak.

Selanjutnya, seluruh petugas TPS dilengkapi alat pelindung diri (APD) dan seluruh pemilih akan diberi sarung tangan. "Anggaran tambahan itu berarti pilkada harus sungguh-sungguh," tegasnya.

Pilkada 9 Desember 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37  (X=15)