Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PARTAI Gerindra turut berkomentar mengenai pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani yang menyinggung Sumatera Barat harus mendukung negara Pancasila.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade menegaskan, rakyat Sumbar sangat Pancasilais. Menurutnya banyak tokoh pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang lahir dari tanah Minang. Dengan demikian, kata Andre, Sumbar adalah provinsi yang sangat mendukung negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
"Saya sebagai orang yang lahir dan besar dan menjadi anggota DPR RI mewakili Sumbar ingin menegaskan bahwa Sumbar itu provinsi yang pancasilais. Orang Minang sangat pancasilais. Bagi kami pancasila UUD 1945 dan juga NKRI sudah final," kata Andre dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/9)
"Lalu saya ingin mengingatkan Mba Puan ya. Ada tim 9 ya yang membantu merumuskan kalimat kalimat Pancasila dari panitia itu 3 orang berasal dari Minang. Bung Hatta, Bung Yamin dan Haji Agus Salim," imbuh Andre.
Baca juga: PDIP Klarifikasi Pernyataan Sumbar Mendukung Negara Pancasila
Bahkan, kata Andre, teks proklamasi yang dibacakan oleh Presiden Soekarno turut ditanda tangani oleh Bung Hatta. Artinya bahwa Sumbar adalah bagian dari wilayah Indonesia yang sangat mendukung Pancasila sebagai dasar negara.
Akan tetapi, Andre meyakini pernyataan Puan tersebut tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan rakyat Sumbar. Namun demikian, Andre menyarakan agar Puan menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya yang telah menimbulkan kontroversi tersebut.
"Nah tapi saya ingin berprasangka baik saja, bahwa pernyataan itu tidak bermaksud mendiskreditkan rakyat Sumbar. Nah saran saya supaya tak berpolemik berkepanjangan Mba Puan ini klarifikasi. Jangan sampai, mohon maaf, Mba Puan punya persepsi karena PDIP tak menang di Sumbar seakan akan kami tak Pancasilais gitu. Kami sangat Pancasilais," tutup Andre.
Sebelumnya, dalam agenda pemberian rekomendasi Cagub dan Cawagub untuk Pilgub Sumbar 2020 dari PDIP, Puan Maharani menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumbar menjadi wilayah yang mendukung negara Pancasila. Namun, pernyataan itu berbuntut kontroversi.
"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," ujar Puan.(OL-4)
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sebelum menyebut Gerindra dan PDIP sebagai kakak beradik, Prabowo terlebih dahulu menyinggung semboyan dari Presiden ke-1 RI Soekarno, yang merupakan kakek Puan.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat. Adapun, transfer data itu merupakan salah satu poin dalam kerangka kesepakatan dengan AS.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved