Bawaslu Akui Pengawasan Kampanye di Medsos Jadi Tantangan

PENGAWASAN kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di media sosial menjadi tantangan. Sebab, banyak akun tidak bertuan yang berpotensi disalahgunakan.

"Ini menjadi tantangan tersendiri dalam hajatan Pilkada serentak 2020," kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin dalam keterangan pers, Senin (31/8).

Afifuddin mengatakan sejatinya kampanye di media sosial diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye di Media Sosial. Beleid itu menyebut pendaftaran akun pasangan calon (paslon) dibatasi hanya tiga akun.

"Tapi, perlu dikaji mendalam karena masih banyak hoaks dan ujaran kebencian yang memakai akun-akun di luar yang terdaftarkan," ujar dia.

Baca juga: Penyelenggara Pilkada Diminta Konsisten Terapkan PKPU 1 2020

Afifuddin menyinggung paslon nakal dengan mendaftarkan akun media sosial resmi yang baik. Namun, ada oknum yang membuat akun tidak bertuan dan mengatasnamakan paslon itu untuk menyebar hoaks.

Akun tersebut, kata Afifuddin, harus dilacak asal muasalnya. Sehingga bisa diketahui apakah akun tidak bertuan itu bentukan tim sukses atau orang tidak dikenal untuk mencoreng pesta demokrasi.

Sayangnya, pelacakan akun tidak bertuan bukan kewenangan Bawaslu. Namun, Bawaslu telah berupaya bekerja sama dengan Facebook untuk membantu pelacakan.

"Tapi. sebagai informasi, proses take down (akun) itu butuh waktu panjang," terang Afifuddin.

Afifuddin mengatakan hal tersebut juga menjadi kendala. Sebab, penyelenggara Pemilu harus bekerja dengan cepat.

"Tantangannya di situ dan jadi persoalan kita semua. Ini harus dipecahkan bersama-sama," tutur dia. (OL-1)