Senin 31 Agustus 2020, 07:50 WIB

Penyelenggara Pilkada Diminta Konsisten Terapkan PKPU 1 2020

Theofilus Ifan Sucipto | Politik dan Hukum
Penyelenggara Pilkada Diminta Konsisten Terapkan PKPU 1 2020

MI/PIUS ERLANGGA
Logo Komisi Pemilihan Umum

 

PERATURAN Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 mengatur penganuliran calon kepala daerah bermasalah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Mereka yang terlibat judi, menyalahgunakan narkoba, dan berperilaku asusila bisa didiskualifikasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta konsisten menerapkan aturan tersebut.

"Untuk mencegah seseorang yang melakukan perbuatan tercela maju sebagai calon kepala daerah," kata Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil melalui keterangan tertulis, Senin (31/8).

Baca juga: DPR Wacanakan Hilangkan Hak Pilih ASN di Pilkada

Menurut dia, dalam Pasal 4 ayat 1 huruf J PKPU Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan seluruh warga negara Indonesia (WNI) dapat diusulkan menjadi calon kepala daerah, dengan memenuhi persyaratan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Adapun tindakan yang dilarang yakni terlibat penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan perbuatan asusila.

"Bagaimana memverifikasinya. Apa alat ukurnya? Ya salah satu yang bisa dilakukan adalah membuat surat pernyataan dari calon," kata Fadli.

Dia menyebut perbuatan tercela dari calon kepala daerah bisa dibuktikan. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawasi para calon.

Fadli meminta masyarakat melapor ke KPU atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan menyertakan bukti perbuatan tercela calon kepala daerah. Hal semacam itu pernah mewarnai pilkada di Indonesia.

Calon kepala daerah di Sumatra Selatan pernah tersangkut penyalahgunaan narkoba. Tidak menutup kemungkinan hal serupa terulang dalam Pilkada 2020. Sehingga KPU diminta tegas menerapkan PKPU Nomor 1 Tahun 2020. (OL-1)

Baca Juga

Antara

Pengamat Sebut Golput Pilkada saat Pandemi Wajar

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 23 September 2020, 14:10 WIB
Ajakan golput pada pilkada karena pandemi covid-19 mulai ramai. Sejumlah pengamat menilainya...
DOK. POLRI

Polri: Belum Ada Pelaporan UI Soal Dugaan Fitnah Politikus PKS

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 23 September 2020, 13:02 WIB
Almuzzammil sendiri dilaporkan karena dianggap telah melakukan fitnah, pembunuhan karakter, dan kebohongan publik terkait pendidikan seks...
Dok Setwapres RI

Wapres: Pemahaman Kebangsaan di Tubuh NU Relatif Matang

👤 Indriyani Astuti 🕔Rabu 23 September 2020, 12:43 WIB
Wapres memaparkan tantangan-tantangan yang kemungkinan akan dihadapi NU mulai dari penguasaan teknologi, ekonomi, hingga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya