Politik Dan Hukum

Hakim MK Cecar Ahli Pemerintah soal Pemberian IUP Tambang ke Perguruan Tinggi

HAKIM Konstitusi Saldi Isra, mempertanyakan dasar pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi dalam sidang lanjutan pengujian UU Minerba.

Ahli di Sidang MK: Pengelolaan Tambang oleh Ormas Keagamaan Harus Diawasi Ketat

ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas  keagamaan harus diawasi ketat.

Prabowo Bakal Gratiskan Kampus Kedokteran

PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkapkan, pemerintah bakal merealisasikan pembukaan kampus-kampus kedokteran di berbagai daerah sebagai langkah konkret menjawab kebutuhan nasional.

Tepis Isu Perpecahan, Presiden Prabowo: Kabinet Solid

Presiden Prabowo Subianto menepis isu perpecahan kabinet dan pamer capaian swasembada beras serta rekor produksi beras tertinggi sepanjang sejarah RI.

Presiden Prabowo Kritik Teori Neoliberal: Pertumbuhan Harus Diikuti Pemerataan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi harus dibarengi pemerataan saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Simak poin penting pidatonya.

OTT Pegawai Pajak: KPK Segera Berkoordinasi dengan Dirjen Pajak usai Penetapan Tersangka

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menjalin komunikasi dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto.

OTT Pegawai Pajak, KPK Imbau Wajib Pajak Diminta Berani Lapor Jika Diperas

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para wajib pajak agar tidak ragu melapor kepada apabila menghadapi praktik pemerasan yang dilakukan oleh petugas atau pegawai pajak.

5 Fakta OTT Pegawai Pajak KPP Jakarta Utara usai Penangkapan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di Jakarta Utara.

Riset KedaiKOPI: Integritas dan Ketegasan Jadi Kriteria Utama Pemimpin Ideal Pilihan Publik

Riset ini bertujuan memberikan panduan bagi elit politik sekaligus edukasi bagi masyarakat mengenai kompetensi pemimpin yang benar-benar dibutuhkan di Indonesia.

KUHP dan KUHAP Baru Dijamin takkan Pidana Sewenang-wenang Pengkritik Pemerintah

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan reformasi hukum pidana dengan terbitnya KUHP baru dan KUHAP baru, memastikan para pengkritik pemerintah.

KPK Telusuri Aliran Dana Korupsi Kuota Haji ke Biro Perjalanan Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus menggali kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Ini Peran Yaqut Cholil Qoumas dalam Dugaan Korupsi Kuota Haji

Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama saat itu berperan dalam kebijakan pembagian kuota tambahan haji tahun 2024. 

Pakar Peringatkan KUHP-KUHAP Berpotensi Abuse of Power dan Diguyur Gugatan

Aris bahkan memberikan peringatan keras terkait kesiapan infrastruktur negara dalam menjalankan aturan yang mengatur ratusan pasal tersebut. 

Hasto Wardoyo Tolak Wacana Pilkada lewat DPRD

Usulan mekanisme kembali ke sistem pemilihan umum perwakilan, kepala daerah dipilih lewat DPRD tidak menjamin lebih demokratis. 

Pukat UGM Sebut OTT Pajak Bukti Reformasi Kemenkeu Gagal Ciptakan Efek Jera

Pukat UGM menilai OTT KPK yang menjerat pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Utara merupakan bukti belum hilangnya permainan mata antara wajib pajak dan pegawai pajak

Bareskrim Bongkar 21 Situs Judi Online, Komisi III DPR Minta Bandar Dimiskinkan

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mengapresiasi keberhasilan Bareskrim Polri dalam membongkar sindikat perjudian daring yang mengoperasikan 21 situs.

Purbaya tak Tinggalkan Pegawai Pajak Kena OTT KPK, DJP Berhentikan Sementara

DIREKTORAT Jenderal Pajak atau DJP memberhentikan sementara tiga pegawai pajak di KPP Jakarta Utara yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap pajak saat OTT KPK 

Purbaya Beri Pendampingan Hukum Pegawai Pajak yang Kena OTT KPK, Tegaskan bukan Intervensi

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan memberikan pendampingan hukum pada pegawai pajak yang menjadi tersangka dugaan kasus suap pajak di KPK, itu bukan intervensi hukum

Wacana Pilkada Lewat DPRD Jadi Tanda Regresi Demokrasi di Era Prabowo

“Demokrasi di era Prabowo, kita melihat kecenderungan proses demokratisasi itu semakin mengalami regresi. Pengambilan keputusan sering dilakukan secara tersentralisasi,”

Pilkada lewat DPRD Dinilai Cacat Konsep dan Bertentangan dengan Sistem Presidensial

WACANA mengembalikan Pilkada lewat DPRD dinilai cacat secara konsep dan bertabrakan langsung dengan prinsip dasar sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia