Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PDIP menargetkan kemenangan 60% dari 270 daerah di pilkada 9 Desember 2020. Untuk itu, seluruh calon kepala daerah (cakada) yang sudah mendapatkan rekomendasi diminta bekerja keras.
"Target yang kita tetapkan setidaknya 60%. Untuk itu, semua wajib bekerja keras, bergotong royong, menggunakan strategi yang tepat," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela sekolah Partai cakada PDI Perjuangan angkatan I, Senin (24/8).
Partai berlambang banteng moncong putih itu, imbuh Hasto, memupuk mutu cakada supaya dapat memenuhi target tersebut dimulai lewat sekolah partai.
"Memang PDI Perjuangan punya target dengan proses yang dilakukan dengan sekolah partai, dengan seleksi yang mendalam. Bahkan sekolah partai ini ada pre test, ada post test, ada penugasan-penugasan," beber Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menuturkan penugasan untuk para cakada itu diberikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai tugas khusus. Misalnya mengenai para cakada mencermati politik alokasi dan distribusi anggaran.
Baca juga: Hadapi Pilkada 2020, PDIP Siapkan Tim Siber
Dalam seminggu setelah pelaksanaan sekolah partai, para cakada mesti memberikan hasilnya. Hal itu penting agar para cakada PDIP memahami betul politik anggaran yang berpihak bagi wong cilik, dan kaum termarjinalkan.
"Nanti ada tugas khusus dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk dijalankan, satu minggu setelah sekolah partai itu diadakan, tugas itu sudah dikumpulkan. Nanti Ibu Ketua Umum memberikan penilaian terhadap mereka-mereka yang dinilai mampu memahami politik anggaran yang diperjuangkan PDI Perjuangan," tutur Hasto.
Untuk informasi, Sekolah Partai untuk para calon kepala daerah PDI Perjuangan angkatan l yang diikuti 129 peserta telah dilakukan sejak Jumat (21/8) dan dibuka secara langsung dan terbuka oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.(OL-5)
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved