Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan para calon kepala daerah yang diusung partainya sudah dipastikan tidak memiliki masalah hukum serta tidak tersangkut organisasi terlarang. PDIP akan segera mengumumkan 75 calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak 2020.
"Kami juga melakukan pertimbangan politik ideologis strategis, dalam pengertian mereka yang masuk organisasi terlarang tidak mungkin kami calonkan sebagai calon kepala daerah. Mereka yang punya persoalan hukum, tidak mungkin kami calonkan," kata Hasto dalam keterangan resmi, Senin (10/8).
Hasto mengatakan komitmen PDIP adalah calon pemimpin harus memiliki api semangat berdasarkan pemahaman ideologi Pancasila. Karena itu pula, PDIP juga mempersiapkan sebaik-baiknya para calon kepala daerah tersebut.
Baca juga: Mendagri Sebut Pilkada Picu Kepala Daerah Serius Tangani Covid-19
"Yakni melalui sekolah calon kepala daerah yang untuk Pilkada serentak 2020 ini kami bagi tiga gelombang. Gelombang pertama dijalankan 19 Agustus mendatang," ujarnya.
Soal isme ini sangat penting bagi PDIP. Bahkan upacara pengumuman saja disusun sedemikian rupa agar para calon benar-benar merasakan suasana keharusan untuk memiliki komitmen. Yakni harus berdedikasi untuk rakyat, bangsa, dan negara.
"PDI Perjuangan menyatukan diri dengan seluruh kehendak rakyat itu. Pilkada ini adalah pemilunya rakyat Indonesia. Karena itulah partai menyiapkan para calon kepala daerah dengan sebaiknya agar bisa memenangkan hati rakyat," pungkas Hasto. (OL-1)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved