Eks Dirut Jasa Marga Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek Fiktif

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif di perusahaan BUMN PT Waskita Karya.

Ketiga tersangka baru itu yakni eks Dirut PT Jasa Marga Desi Arryani (juga mantan Kepala Divisi III PT Waskita Karya), mantan Kepala Bagian Pengendalian Divisi III Jarot Subana, dan mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian Divisi III Fakih Usman.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan pada 13 Juli 2020 dengan tiga orang sebagai tersangka (baru)," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/7).

Dengan pengumuman tiga tersangka baru itu, total ada lima tersangka dalam perkara proyek fiktif di Waskita Karya itu. Dua tersangka lainnya sudah ditetapkan sejak 2018 lalu. Keduanya yakni Fathor Rachman selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011–2013 dan Yuly Ariandi Siregar selaku Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya 2010–2014.

Baca juga : KPK Perpanjang Penahanan Bupati Kutai Timur

Kelimanya juga kini resmi ditahan KPK. Firli menyampaikan kelima tersangka itu diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pekerjaan sub kontraktor yang diduga fiktif pada pada proyek-proyek yang dikerjakan Divisi III PT Waskita Karya kurun waktu 2009 sampai 2015.

Firli membeberkan selama periode tersebut, sedikitnya ada 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan Divisi III Waskita Karya. Perusahaan subkontraktor yang digunakan untuk melakukan pekerjaan fiktif tersebut yakni PT Safa Sejahtera Abadi, CV Dwiyasa Tri Mandiri, PT MER Engineering dan PT Aryana Sejahtera.

"Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif penghitungan kerugian keuangan negara dari BPK, total kerugian yang timbul dari pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut sejumlah Rp202 miliar," ungkap Firli.

Kelima tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (OL-7)