Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK meminta kepala daerah tak takut merealisasikan anggaran sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan perekonomian di tengah pandemi covid-19. “Kepala daerah tidak perlu takut asal tidak ada mens rea (niat) untuk nyopet,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Istana Kepresidenan, Bogor, kemarin.
Menurut dia, hal serupa juga disampaikan Kejaksaan Agung, Polri, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ganjar mengatakan Presiden meminta seluruh kepala daerah menggenjot penyerapan anggaran.
Ganjar menyebut konsumsi dalam negeri bisa didongkrak dengan belanja dari pemerintah. Sebab, Presiden mengatakan investasi tak bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia saat ini.
Satu-satunya jalan dengan memperbanyak belanja pemerintah. “Kita tidak bisa mengharapkan lagi yang namanya investasi, itu pasti minus pertumbuhannya. Yang bisa diharapkan sekarang ini, yaitu belanja pemerintah,” ujarnya.
Anggaran pemerintah daerah yang masih mengendap di bank sebesar Rp170 triliun. Menurut Jokowi, jumlah itu relatif besar dan harus dibelanjakan. Jokowi mengaku bakal terus memantau penyerapan anggaran kementerian dan pemerintah daerah. Dia telah memantau belanja harian daerah.
Ini disampaikan Kepala Negara saat memberikan pengarahan kepada para gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 15 Juli 2020. Jokowi menekankan saat negara tidak bisa berharap pada sisi investasi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kini memantau penyerapan anggaran kementerian setiap harinya. Jokowi juga menyimpan informasi mengenai penyerapan anggaran pemerintah daerah.
“Kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Jokowi.
Jokowi menilai penyerapan belanja modal sejumlah daerah masih tergolong rendah. “Birokrasi kita harus kita ajak agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya,” ucap Jokowi.
Jokowi mengingatkan dalam situasi saat ini menuntut manajemen dalam konteks krisis. Karena itu, diperlukan kerja-kerja luar biasa pemerintah daerah untuk dapat menangani dampak pandemi dari sisi kesehatan dan ekonomi.
“Saya meyakini para kepala daerah, utamanya para gubernur, bisa mengontrol manajemen pengendalian covid-19 ini sehingga benar-benar kita dianggap memiliki kemampuan dalam mengelola negara ini,” ucap Jokowi. (Cah/Dhk/Pro/Ant/P-1)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved