Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK meminta kepala daerah tak takut merealisasikan anggaran sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan perekonomian di tengah pandemi covid-19. “Kepala daerah tidak perlu takut asal tidak ada mens rea (niat) untuk nyopet,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Istana Kepresidenan, Bogor, kemarin.
Menurut dia, hal serupa juga disampaikan Kejaksaan Agung, Polri, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ganjar mengatakan Presiden meminta seluruh kepala daerah menggenjot penyerapan anggaran.
Ganjar menyebut konsumsi dalam negeri bisa didongkrak dengan belanja dari pemerintah. Sebab, Presiden mengatakan investasi tak bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia saat ini.
Satu-satunya jalan dengan memperbanyak belanja pemerintah. “Kita tidak bisa mengharapkan lagi yang namanya investasi, itu pasti minus pertumbuhannya. Yang bisa diharapkan sekarang ini, yaitu belanja pemerintah,” ujarnya.
Anggaran pemerintah daerah yang masih mengendap di bank sebesar Rp170 triliun. Menurut Jokowi, jumlah itu relatif besar dan harus dibelanjakan. Jokowi mengaku bakal terus memantau penyerapan anggaran kementerian dan pemerintah daerah. Dia telah memantau belanja harian daerah.
Ini disampaikan Kepala Negara saat memberikan pengarahan kepada para gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 15 Juli 2020. Jokowi menekankan saat negara tidak bisa berharap pada sisi investasi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kini memantau penyerapan anggaran kementerian setiap harinya. Jokowi juga menyimpan informasi mengenai penyerapan anggaran pemerintah daerah.
“Kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Jokowi.
Jokowi menilai penyerapan belanja modal sejumlah daerah masih tergolong rendah. “Birokrasi kita harus kita ajak agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya,” ucap Jokowi.
Jokowi mengingatkan dalam situasi saat ini menuntut manajemen dalam konteks krisis. Karena itu, diperlukan kerja-kerja luar biasa pemerintah daerah untuk dapat menangani dampak pandemi dari sisi kesehatan dan ekonomi.
“Saya meyakini para kepala daerah, utamanya para gubernur, bisa mengontrol manajemen pengendalian covid-19 ini sehingga benar-benar kita dianggap memiliki kemampuan dalam mengelola negara ini,” ucap Jokowi. (Cah/Dhk/Pro/Ant/P-1)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved