Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju mendapatkan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Politikus PDIP Darmadi Durianto mengatakan langkah Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja menteri yang dinilai lamban dan minim inovasi dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19 sudah tepat.
Melalui evaluasi itu, diharapkan masyarakat bisa menilai siapa menteri yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
Baca juga: Istana Ubah Tradisi HUT Kemerdekaan
"Saat ini, kita sedang menghadapi kondisi luarbiasa, pandemi covid-19. Menteri-menteri harus lebih dipecut agar benar-benar kerja untuk rakyat," kata Darmadi, dalam siaran pers, Senin (6/7).
Anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan kemarahan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna lalu menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ditentukan presiden tidak dijalankan oleh para menteri.
Darmadi pun menggarisbawahi kinerja menteri yang membidangi kesehatan dan ekonomi. Menurutnya, dua kementerian ini tidak menunjukkan performa yang baik dalam menanggulangi pandemi covid-19.
"Menteri di sektor ekonomi dan kesehatan memang perlu dievaluasi. Dua sektor ini yang paling memble," ujarnya.
Darmadi mengatakan, lambannya kinerja menteri telah mengganggu ritme kerja presiden. Presiden yang ingin segala persoalan diselesaikan dengan cepat, sementara menteri bekerja lambat.
Karenanya, Darmadi mendukung bila Presiden Jokowi mengambil langkah tegas terhadap menterinya termasuk bila harus mereshuffle kabinet.
"Buat apa ada menteri tapi tidak bisa menterjemahkan keinginan presiden. Ini sangat mengganggu dan harus segera diambil tindakan yang terukur. Untuk kami PDIP mendukung penuh apapun yang akan dilakukan presiden Jokowi termasuk perombakan kabinet," ucap Darmadi. (OL-1)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved