Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju mendapatkan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Politikus PDIP Darmadi Durianto mengatakan langkah Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja menteri yang dinilai lamban dan minim inovasi dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19 sudah tepat.
Melalui evaluasi itu, diharapkan masyarakat bisa menilai siapa menteri yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
Baca juga: Istana Ubah Tradisi HUT Kemerdekaan
"Saat ini, kita sedang menghadapi kondisi luarbiasa, pandemi covid-19. Menteri-menteri harus lebih dipecut agar benar-benar kerja untuk rakyat," kata Darmadi, dalam siaran pers, Senin (6/7).
Anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan kemarahan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna lalu menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ditentukan presiden tidak dijalankan oleh para menteri.
Darmadi pun menggarisbawahi kinerja menteri yang membidangi kesehatan dan ekonomi. Menurutnya, dua kementerian ini tidak menunjukkan performa yang baik dalam menanggulangi pandemi covid-19.
"Menteri di sektor ekonomi dan kesehatan memang perlu dievaluasi. Dua sektor ini yang paling memble," ujarnya.
Darmadi mengatakan, lambannya kinerja menteri telah mengganggu ritme kerja presiden. Presiden yang ingin segala persoalan diselesaikan dengan cepat, sementara menteri bekerja lambat.
Karenanya, Darmadi mendukung bila Presiden Jokowi mengambil langkah tegas terhadap menterinya termasuk bila harus mereshuffle kabinet.
"Buat apa ada menteri tapi tidak bisa menterjemahkan keinginan presiden. Ini sangat mengganggu dan harus segera diambil tindakan yang terukur. Untuk kami PDIP mendukung penuh apapun yang akan dilakukan presiden Jokowi termasuk perombakan kabinet," ucap Darmadi. (OL-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved