Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju mendapatkan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Politikus PDIP Darmadi Durianto mengatakan langkah Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja menteri yang dinilai lamban dan minim inovasi dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19 sudah tepat.
Melalui evaluasi itu, diharapkan masyarakat bisa menilai siapa menteri yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
Baca juga: Istana Ubah Tradisi HUT Kemerdekaan
"Saat ini, kita sedang menghadapi kondisi luarbiasa, pandemi covid-19. Menteri-menteri harus lebih dipecut agar benar-benar kerja untuk rakyat," kata Darmadi, dalam siaran pers, Senin (6/7).
Anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan kemarahan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna lalu menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ditentukan presiden tidak dijalankan oleh para menteri.
Darmadi pun menggarisbawahi kinerja menteri yang membidangi kesehatan dan ekonomi. Menurutnya, dua kementerian ini tidak menunjukkan performa yang baik dalam menanggulangi pandemi covid-19.
"Menteri di sektor ekonomi dan kesehatan memang perlu dievaluasi. Dua sektor ini yang paling memble," ujarnya.
Darmadi mengatakan, lambannya kinerja menteri telah mengganggu ritme kerja presiden. Presiden yang ingin segala persoalan diselesaikan dengan cepat, sementara menteri bekerja lambat.
Karenanya, Darmadi mendukung bila Presiden Jokowi mengambil langkah tegas terhadap menterinya termasuk bila harus mereshuffle kabinet.
"Buat apa ada menteri tapi tidak bisa menterjemahkan keinginan presiden. Ini sangat mengganggu dan harus segera diambil tindakan yang terukur. Untuk kami PDIP mendukung penuh apapun yang akan dilakukan presiden Jokowi termasuk perombakan kabinet," ucap Darmadi. (OL-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved