KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kementerian atau lembaga (K/L) untuk mempertegas sanksi terhadap aparatur sipil negara (ASN), yang tidak netral jelang Pilkada 2020.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan sanksi tidak hanya dijatuhkan kepada ASN yang melanggar, namun juga pejabat pembina kepegawaian (PPK) di daerah. Sebab, banyak rekomendasi pelanggaran dari Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang tidak ditindaklanjuti pemerintah daerah.
"(Regulasi) KASN-nya perlu dikuatkan, agar dapat memberi sanksi kepada PPK-nya. Kalau tidak ada sanksi (bagi) PPK, maka sanksi yang sudah direkomendasikan oleh Bawaslu maupun KASN tidak dilaksanakan," tegas Ghufron dalam kampanye virtual, Selasa (30/6).
Baca juga: Jelang Pilkada, 283 ASN Terbukti Melanggar Netralitas
Lebih lanjut, dia menyatakan KPK sangat perhatian terhadap pelanggaran netralitas ASN. Mengingat, masalah ini berdampak pada pembentukan pemerintah daerah.
Dalam catatan KPK, terdapat banyak keluhan dari ASN di daerah. Jelang pilkada, ASN biasanya mengalami kebimbangan. Apakah harus mendukung salah satu pasangan calon (paslon), atau bersikap netral.
Terlebih, ada pandangan bahwa mendukung salah satu paslon seperti petahana, menjamin jabatan atau posisi penting di daerah. Selain itu, bersikap netral atau mendukung paslon yang kalah, juga mengancam jabatan.
Baca juga: Jelang Pilkada, Kapolri Terbitkan Pedoman Pengamanan
"Ini fakta kondisi ASN saat berhadapan dengan pilkada. Situasi seperti ini justru menjadi lahan subur bagi ASN yang tidak profesional. Ketika ASN dihadapkan pada pilihan untuk mendukung, atau tidak mendukung, atau bahkan diam saja," papar Ghufron.
Polemik ini dapat melahirkan pemerintah daerah yang tidak bersih. Posisi penting kemudian banyak diisi ASN yang tidak profesional dan tidak berkompeten. Sebab, mereka turut mendukung paslon pemenang pilkada. Dari situ, kemudian muncul benih praktik korupsi. Alhasil, upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air semakin sulit.
KPK berharap regulasi yang digodok Kementerian PAN-RB, Kemendagri, KASN dan lembaga terkait, bisa memberikan jaminan kepada ASN. Dalam hal ini, membatasi upaya paslon pemenang atau petahana melakukan mutasi jabatan secara tidak profesional.(OL-11)
