Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
AKADEMISI Rocky Gerung dipanggil polisi usai dilaporkan oleh anggota DPR RI fraksi PDIP Henry Yosodiningrat dengan tuduhan penghinaan di media sosial.
Karo Penmas Div Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, pihaknya akan mengundang Rocky Gerung sebagai saksi terlapor untuk memberikan pernyataan klarifikasi terkait dengan laporan Henry.
Baca juga: Hadapi Covid-19, Pengadaan Alat Pelindung Diri Semakin Digenjot
Polri menyebut Rocky akan diperiksa untuk klarifikasi pada Rabu (1/4) mendatang dalam perkara Nomor Register LP/B/1042/XII/2019/Bareskrim tertanggal 11 Desember 2019.
"Ya memang kemarin ada undangan klarifikasi yang ditujukan ke Pak Rocky dan itu adalah berkaitan dengan laporan daripada Pak Henry yang melapor ke Bareskrim," ujar Argo di Mabes Polri, Senin (30/3).
Nantinya, polisi akan meminta klarifikasi guna mengetahui seperti apa kaitannya dengan yang dilaporkan Henry.
"Kalau kita sudah dapatkan beberapa klarifikasi, nanti akan kita lakukan gelar perkara. Kira-kira memenuhi unsur atau tidak. Kalau memenuhi unsur kita lanjutkan ke penyidikan, kalau tidak ya kita hentikan," ujarnya.
Baca juga:Polsek Gambir: Pemalakan di Cideng tidak Ada. Itu Hoaks!
Sebelumnya, pada akhir tahun silam, Henry melaporkan Rocky karena merasa dicemarkan nama baiknya akibat disebut dungu di media sosial milik Rocky. (Ykb/A-3)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa perbedaan antara kritik dan hinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya sudah jelas.
Bareskrim mengungkapkan ada 45 pertanyaan yang diarahkan ke Rocky Gerung. Ini materinya.
Rocky Gerung menyatakan tak ada kriminalisasi soal pelaporan terhadap dirinya.
Rocky mendapatkan pengawalan ketat saat tiba di Bareskrim.
Kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar mengatakan kliennya enggan menyelesaikan kasusnya melalui restorative justice.
Rocky Gerung menilai kasus yang dihadapinya merupakan masalah kecil yang diperbesar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved