Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
PILKADA 2020 akan bergulir, Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mewaspadai berbagai hal, termasuk money politics yang diperkirakan dirinya masih marak dilakukan oknum tertentu di Pilkada serentak nanti.
"Secara umum ada tiga kasus paling menonjol, yakni tindak pidana pada saat di tempat pemungutan suara (TPS), Money politics dan tindakan yang merugikan calon," kata Listyo saat pemaparannya dalam acara Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan sistem Laporan Gakkumdu Pemilihan 2020 di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/2).
Agar tidak berlarut, Listyo pun memerintahkan jajarannya untuk segera membentuk Satuan tugas (satgas) money politics.
"Mulai dari sekarang bentuk Satgas Anti-Money Politics atau Satgas Money Politics untuk melakukan tracking, kira-kira para pasangan calon ini mencari sumber dana dari mana, tracking dari sekarang," lanjutnya.
Hal ini dikatakannya lantaran diperkirakan Pilkada serentak september nanti akan lebih ketat mengingat paslon terpilih hanya menjabat sekitar 3,5 sampai 4 tahun saja sebelum Pilkada di 2024.
"Ini akan berpengaruh terhadap kesiapan paslon. Artinya, pada paslon yang tidak memiliki kesiapan, akan ragu-ragu karena waktunya yang singkat dan menjadi rahasia umum di setiap pilkada butuh banyak biaya," ungkapnya. (Wan/OL-09)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Simak syarat tinggi badan terbaru penerimaan Polri 2026 untuk jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama. Cek aturan khusus untuk wilayah Papua dan daerah terpencil.
Cek link resmi pendaftaran Polri 2026 di penerimaan.polri.go.id. Simak jadwal terbaru Akpol, Bintara, Tamtama, dan syarat lengkap rekrutmen Polri 2026.
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, & Tamtama 2026 mulai Maret. Cek jadwal, syarat tinggi badan, dokumen administrasi, dan link resmi di sini!
Personel Polri terjun langsung mengunjungi panti asuhan, panti jompo, hingga keluarga prasejahtera untuk menyalurkan santunan dan paket sembako.
Polri menyatakan akan mendalami polemik terkait penetapan Nabilah O’Brien, pemilik rumah makan Bibi Kelinci, sebagai tersangka.
Sebagai hasil akhir, forum diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi profesional yang akan disampaikan kepada pihak kepolisian terkait.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved