Nurhadi Jadi Tersangka, MA : Tak Etis Jika Kami Berkomentar

MAHKAMAH Agung (MA) irit bicara mengenai penetapan tersangka mantan Sekretaris MA Nurhadi yang diduga menjadi pemain perdagangan perkara dan menerima suap senilai Rp46 miliar. MA menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap Nurhadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Oleh karenanya, mohon bersabar kita berikan kesempatan untuk yang berwenang menindaklanjutinya," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah di Gedung MA, Jakarta, Selasa (17/12)

MA, Sambung Abdullah, bukan pada porsinya mengomentari proses hukum terhadap Nurhadi lantaran kasus tersebut tengah diproses KPK. Ia hanya mengonfirmasi bahwa tersangka Nurhadi memang pernah menjabat sebagai sekretaris MA sejak 2011 hingga 2016. Pada 2016 mengundurkan diri.

"Tidak etis kalau kami memberi jawaban atau justifikasi karena kasusnya masih berproses," imbuhnya.

KPK menetapkan Nurhadi sebagai tersangka kasus pengurusan perkara di lingkungan MA. Selama menjabat sekretaris di MA, Nurhadi diduga melakukan perdagangan perkara dan menerima suap serta gratifikasi senilai puluhan miliar.

Dalam kasus itu, Nurhadi dijerat sebagai tersangka bersama menantunya Rezky Herbiyanto dan seorang pengusaha yang menjabat Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Rezky diduga menjadi perantara suap kepada Nurhadi dalam sejumlah pengurusan perkara perdata, kasasi, dan peninjauan kembali.

KPK menduga Nurhadi terlibat pengurusan perkara perdata PT MIT melawan Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN). Pada awal 2015, tersangka Rezky diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT untuk mengurus perkara PK atas putusan Kasasi Nomor 2570 K/Pdt/2012 (sengketa PT MIT dan PT KBN). Namun, dalam perkara itu PT MTI kemudian kalah dan sembilan lembar cek yang pernah diberikan tersebut dikembalikan.

Baca juga: KPK Tetapkan Eks Sekretaris MA Nurhadi Tersangka Mafia Hukum

Komisi juga menduga Nurhadi terlibat pengurusan perkara perdata sengketa saham PT MIT. Pada 2015, tersangka Hiendra digugat atas kepemilikan saham PT MIT. Perkara perdata itu kemudian dimenangkan Hiendra mulai dari tingkat pertama dan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Januari 2016.

Pada periode Juli 2015-Januari 2016 ketika perkara gugatan perdata tersebut sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, diduga terdapat pemberian uang kepada Nurhadi melalui Rezky senilai Rp33,1 miliar.

KPK juga menduga Nurhadi menerima gratifikasi terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah untuk tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian. Nurhadi diduga menerima gratifikasi uang sekitar Rp12,9 miliar kurun waktu Oktober 2014–Agustus 2016. (OL-8)