Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan anugerah pada organisasi masyarakat (Ormas) terbaik 2019 di Hotel Kartika Candra (25/11).
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa keberadaan ormas sangat penting yakni sebagai salah realisasi dari kebebasan untuk berserikat dan berkumpul.
"Jadi ormas ini perannya sangat penting sekali. Karena dia adalah civil society, sekaligus realisasi dari freedom of assosiacion yang menjadi salah satu ciri khas dari demokrasi, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, namun ormas ini harus ada batasannya," terang Tito saat ditemui usai pemberian anugerah.
Menurutnya, ormas juga wajib memperhatikan beberapa hal dalam menjalankan aktivitas, di antaranya adalah harus menghargai hak asasi orang lain, menjaga ketertiban publik, mengindahkan etika dan moral, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Menurut Tito, alasan pentingnya keberadaan ormas adalah kebanyakan ormas berawal dari inisiasi masyarakat. Hal itu berperan dalam keseimbangan yang harus ada antara masyarakat dan negara.
"Karena ormas ini banyak yang bergeraknya bottom up, artinya bergeraknya dari bawah. Inisiasi dari masyarakat untuk memberikan penyeimbang pada dominasi negara," ujarnya.
Ia juga mengandaikan kalau tidak ada ormas maupun organisasi masyarakat sipil maka tidak ada keseimbangan. Kekuasaan negara bersifat mutlak dan dominan. Akibatnya, negara akan otoriter.
"Kalau tidak ada civil society, dominasi negara akan terlalu dominan. Ini akan menjadi otoritarian. Sehingga negara demokrasi perlu memiliki civil society dan ormas," tandasnya. (OL-8)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Pemprov DKI tegas melarang sweeping rumah makan oleh ormas selama Ramadhan. Gubernur Pramono Anung ingin Jakarta tetap damai dan harmonis.
Meski telah memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan tersebut hingga kini masih terganjal kendala pengamanan di lapangan.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved