Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyebut daerah di wilayah Timur Indonesia membutuhkan bantuan perbankan. Karena itu, Presiden meminta para direksi perbankan untuk langsung turun ke pelosok daerah, termasuk Papua.
"Bapak ibu sekalian juga tolong datangi. Pak Dirut, Pak Direksi tolong datangi. Ooh ini loh Indonesia. Ooh ternyata Indonesia tidak hanya Sudirman, Thamrin. Tapi ada Nduga, Wamena, Yahukimo, memerlukan sentuhan semuanya dari bapak ibu sekalian," kata Jokowi saat sambutan dalam pembukaan Indonesia Banking Expo, di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (6/11).
Bahkan, Jokowi juga menyebut jika bank nasional perlu membuka cabang di daerah-daerah terpencil. Menurut dia, pelaku dunia perbankan harus turun melihat rakyat kecil.
"Jangan hanya berkantor di Jakarta saja. Buka (kantor) cabang di Wamena," jelas dia.
Baca juga: Soal UMK, Jokowi: Perbankan Jangan Biayai yang Besar Saja
Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta agar perbankan memberikan pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menyatakan dari data yang dipegang terdapat sekitar 60 juta pelaku UMKM.
Menurut mantan Wali Kota Solo, memberikan pinjaman kepada perusahaan besar memang akan mendatangkan keuntungan besar bagi perbankan. Namun demikian, perbankan juga wajib memberikan bantuan pembiayaan kepada pelaku UMKM.
"Kalau yang kecil biaya lebih tinggi, capek, untungnya lebih kecil. Saya tahu. Tapi saya mengajak kepada kita semuanya untuk mulai mau memperhatikan mereka untuk masa depan bangsa dan negara kita," ungkapnya.(medcom.id/OL-5)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Bank Mandiri menilai perpanjangan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) oleh Kementerian Keuangan dapat memperkuat likuiditas perbankan.
Di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif, program loyalitas menjadi salah satu strategi utama untuk mempertahankan dana pihak ketiga.
Meningkatnya ancaman kejahatan daring seperti phishing, social engineering, dan serangan siber lainnya mendorong perusahaan perbankan untuk terus memperkuat sistem keamanannya.
Inflasi Januari 2026 naik ke 3,55%. Bank Indonesia menahan BI Rate di 4,75% jelang Ramadan dan Idulfitri, seiring tekanan musiman dan nilai tukar rupiah.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved