Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KERICUHAN yang terjadi beberapa minggu terakhir memperlihatkan adanya perbedaan perlakuan saat kepolisian dan TNI mencoba menenangkan massa. Kepolisia akan disambut dengan lemparan batu dan benda keras, sementara hal itu tidak terjadi ketika TNI datang.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar menilai ada sejumlah kelompok yang mencoba untuk mengadu domba antara Polri dengan TNI.
"Begitu tentara turun dielu-elukan, itu ngadu domba. Kata kuncinya cuma satu, soliditas TNI dan Polri adalah jaminan kokohnya NKRI," kata Agum dalam diskusi di kawasan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).
Jenderal TNI Purnawirawan Agum menilai TNI harus mengerti dan memahami posisi Polri sedang dalam masa dilematis.
"Artinya TNI dan Polri jangan mau dipecah belah. Ketika demo lalu ada yang berteriak 'polisi musuh kita, TNI kawan kita,' dengan itu sangat jelas. Saya harap unsur TNI harus ngerti bahwa situasi saat ini polisi dilematis menghadapi situasi seperti ini," bebernya.
Baca juga: Wantimpres: Pemilu dari Tahun ke Tahun Semakin Bising
Saat ini, TNI diharapkan mengerti betul kesulitan yang juga pernah terjadi di lembaga tersebut pada pengalaman mengamankan kerusuhan Mei 1998 lalu.
"Diharapkan TNI mengerti betul sulitnya Polri, karena ini pernah dialami TNI (Mei) 1998, yang mengamankan ini TNI," jelasnya.
TNI harus membantu kepolisian untuk menjaga soliditas agar tidak terpecah belah dan menjadi lebih kuat.
"Pertama harus bisa jaga soliditas TNI dan Polri. waspada upaya memecah belah. kedua, bantu polisi, saat tertentu bantu polisi itu yang harus dilakukan," tutupnya.(OL-5)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved