Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KERICUHAN yang terjadi beberapa minggu terakhir memperlihatkan adanya perbedaan perlakuan saat kepolisian dan TNI mencoba menenangkan massa. Kepolisia akan disambut dengan lemparan batu dan benda keras, sementara hal itu tidak terjadi ketika TNI datang.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar menilai ada sejumlah kelompok yang mencoba untuk mengadu domba antara Polri dengan TNI.
"Begitu tentara turun dielu-elukan, itu ngadu domba. Kata kuncinya cuma satu, soliditas TNI dan Polri adalah jaminan kokohnya NKRI," kata Agum dalam diskusi di kawasan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).
Jenderal TNI Purnawirawan Agum menilai TNI harus mengerti dan memahami posisi Polri sedang dalam masa dilematis.
"Artinya TNI dan Polri jangan mau dipecah belah. Ketika demo lalu ada yang berteriak 'polisi musuh kita, TNI kawan kita,' dengan itu sangat jelas. Saya harap unsur TNI harus ngerti bahwa situasi saat ini polisi dilematis menghadapi situasi seperti ini," bebernya.
Baca juga: Wantimpres: Pemilu dari Tahun ke Tahun Semakin Bising
Saat ini, TNI diharapkan mengerti betul kesulitan yang juga pernah terjadi di lembaga tersebut pada pengalaman mengamankan kerusuhan Mei 1998 lalu.
"Diharapkan TNI mengerti betul sulitnya Polri, karena ini pernah dialami TNI (Mei) 1998, yang mengamankan ini TNI," jelasnya.
TNI harus membantu kepolisian untuk menjaga soliditas agar tidak terpecah belah dan menjadi lebih kuat.
"Pertama harus bisa jaga soliditas TNI dan Polri. waspada upaya memecah belah. kedua, bantu polisi, saat tertentu bantu polisi itu yang harus dilakukan," tutupnya.(OL-5)
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved