Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem membuka pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2020. Pendaftaran dibuka mulai 23 September hingga 23 November 2019 di seluruh Kantor NasDem, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
"Jadi, hari ini di seluruh Kantor Partai NasDem akan buka pendaftaran. Mungkin hari ini baru di ibu kota provinsi, selanjutnya akan dibuka di semua kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada tahun depan," jelas Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP NasDem, Willy Aditya, di Jakarta, kemarin.
Dari 270 daerah yang menggelar pilkada pada 2020, kata dia, di 22 daerah (kabupaten/kota) NasDem tidak bisa mengusung sendiri, di 25 daerah bisa mengusung sendiri, dan selebihnya hanya bisa memberikan dukungan.
Seperti di pilkada-pilkada sebelumnya, ujar Willy, NasDem tidak meminta mahar politik dari setiap calon yang diusung.
"Pilkada 2015, 2017, dan 2018 itu NasDem relatif menjadi pemenang karena satu hal yang kami usung, yaitu politik tanpa mahar. Ini tetap menjadi branding dan platform perjuangan NasDem di Pilkada 2020," tegasnya.
NasDem, imbuhnya, akan mengusung beberapa petahana dalam pilakda kali ini sehingga tidak membuka pendaftaran calon di semua wilayah.
"Yang menonjol dari Pilkada 2020 ialah NasDem bukan dengan kondisi baru, tapi sudah banyak petahana. Kami tak mau basa-basi, kami tak buka pendaftaran," tukasnya.
Keputusan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kader yang menjadi petahana. NasDem tidak membuka pendaftaran di sekitar 20 daerah, antara lain Bone Bolango di Gorontalo, Pesisir Selatan di Sumatra Barat, dan Karangasem di Bali.
Optimistis
Ketua DPP NasDem Effendy Choirie (Gus Choi) optimistis akan meraih banyak keme-nganan dalam pilkada serentak jilid IV ini.
"Kami ingin menang lebih banyak lagi dan insya Allah, kalau dilihat dari pengalaman, menangnya bisa lebih banyak kali ini," ujarnya.
Gus Choi menuturkan ada beberapa hal yang bisa memprediksi kemenangan kader NasDem, yaitu popularitas, disukai, dan elektabilitas, juga memiliki kemandirian dan bisa memobilisasi dukungan logistik bagi calon.
Ia pun memastikan tidak ada mahar dalam pilkada kali ini. "Itu bukan tipuan yang dipraktikan. Tak ada makan siang, makan malam, ngopi pun tak perlu. Semua gratis," tandasnya.
Kultur itu, sambungnya, terus dipertahankan lantaran NasDem sadar setiap pemimpin daerah yang terpilih harus mengembalikan modal, terutama dari partai. "Pertama bayar kursi dari partai. Ada yang Rp500 juta, Rp1 miliar. NasDem bebas dari itu semua."
Ketua Badan Advokasi Hukum (Bahu) NasDem Taufik Basari melihat ada nuansa berbeda di Pilkada 2020. Selain menerapkan konsep tanpa mahar, NasDem juga lakukan pendekatan scientific research melalui survei dalam penjaringan calon. Strategi itu diharapkan berujung pada kemenangan besar di pilkada.
"Nuansa yang berbeda ini bisa mendorong sebanyak mungkin kader berpotensi untuk capai kemenangan di daerah masing-masing," cetus Taufik.
Komando Pemenangan Wilayah (Komperwil) NasDem Sumatra Utara Martin Manurung mengatakan petahana yang diusung dipersilakan menggandeng calon dari partai lain, terutama bila ada ketidakcocokan dengan pasangan lama. (P-3)
Kegiatan ini menandai dimulainya Safari Ramadan Partai NasDem sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dan silaturahmi kader dengan masyarakat.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Surya Paloh menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat silaturahmi bagu seluruh elemen bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Buka Puasa Bersama Partai NasDem
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengungkapkan alasan Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
POLITIKUS Partai Nasdem Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved