Sinergi Kejagung-KPK Berlanjut

JAKSA Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM-Was) M Yusni bersama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel) Jan S Marinka menyerahkan Satriawan Sulaksono (SAT) kepada KPK, kemarin. Satriawan diserahkan ke KPK lantaran diduga terlibat dalam praktik suap lelang proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Yogyakarta.

"Kami datang ke sini dalam rangka penyerahan saudara SAT yang sudah kami lakukan pengawasan. Dan kami terima kasih pada rekan di KPK yang telah bekerja sama selama ini dan membantu kami untuk melakukan pembersihan pada rekan-rekan jaksa. Diharapkan, ini jadi contoh kepada yang lain agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang," kata Yusni.

Kejaksaan, kata Yusni, menunggu surat penangkapan dan penetapan tersangka agar Satriawan dapat diberhentikan sementara dari ja-batannya. Setelah oknum jaksa itu memiliki status kekuatan hukum yang tetap, Satriawan akan diberhentikan secara permanen. Yusni meminta agar kejadian serupa tidak lagi terjadi di kemudian hari.

"Sekali lagi, ini yang terakhir, ja-ngan sampai terulang lagi seperti ini. Kami dari pengawas tidak kurang-kurangnya ikut membina pemeriksa-pemeriksaan, inspeksi kasus, dan sebagainya dan kami harapkan ini jadi contoh dan efek jera," tuturnya.

Satriawan merupakan Tim Penga-wal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) wilayah Surakarta. TP4D merupakan amanat Presiden Joko Widodo pada 2015 kepada aparat penegak hukum untuk memberikan kontribusinya pada pembangunan proyek strategi nasional.

Namun, perbuatan yang dilakukan Satriawan diminta untuk tidak digeneralisasi yang justru akan menghambat pembangunan strategi nasional itu.

"Kami ingin menggarisbawahi, bahwa para jaksa tersebut dipermasalahkan dalam konteks TP4," kata Jan S Marinka.
Jan kembali menegaskan, permasalahan Satriawan tidak serta-merta menggambarkan kinerja TP4 secara umum. Sebab, sejak dibentuk, TP4 telah berkontribusi baik melalui tugasnya.

"Oknumnya akan terus berproses, tapi program ini jangan jadi sasaran dari seolah-olah terjadinya penyalahgunaan yang besar. Karena kita melihat keberhasilan sangat cukup efektif. Beberapa data yang kita catat, di tahun 2016 ada 1.900 pekerjaan dengan nilai Rp109 triliun, 2017 ada 10.270 pekerjaan dengan anggaran Rp977 triliun, 2018 5.000 pekerjaan dengan anggaran Rp605 triliun dan hingga saat ini ada 1.800 pekerjaan dengan anggaran yang terserap adalah Rp95 triliun," jelas Jan.

Sinergitas
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pembangunan yang sedang berjalan harus tetap dilanjutkan. Ia juga mengharapkan akan adanya sinergitas baik yang terus dibangun Kejaksaan dan KPK.

"Kejadian ini tidak merusak dan mengganggu hubungan KPK dengan Kejaksaan. KPK dan Kejaksaan tetap bekerja sama, bersinergi, TP4 itu yang sudah diperoleh manfaatnya oleh pemerintah daerah. Terbukti bahwa banyak proyek yang lancar itu karena bantuan dari Kejaksaan. Jadi harus kita support.'' (Mir/P-1)