Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR terpilih periode 2019--2024 asal PDIP, Junico Siahaan, mengatakan penguatan nilai kebhinekaan memang sangat dibutuhkan di semua lini bangsa saat ini. Termasuk di elite politik dan tubuh DPR.
Ia mengatakan dibutuhkan komitmen bersama seluruh anggota DPR untuk dapat lebih menghidupkan nilai kebhinekaan dalam menjalankan kerja sebagai anggota dewan. Khususnya dalam membuat produk legislasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat.
“Terlepas dari penguatan nilai-nilai Pancasila, saya rasa terlebih dulu harus ada upaya bersama memahami makna kebhinekaan dan ideologi transnasional yang bertentangan dengan nilai Pancasila,” ujar Nico, ketika dihubungi, Rabu, (17/7).
Nico mengatakan, penguatan nilai kebhinekaan di DPR dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari pemberian kegiatan penguatan ideologi Pancasila oleh pemerintah, maupun dengan adanya program seperti 4 Pilar MPR, di mana anggota DPR/ MPR bertugas melakukan kegiatan yang membawa nilai Pancasila dan kenegaraan ke berbagai lini masyarakat.
Baca juga : Caleg Terpilih NasDem Harus Mampu Berperan di Parlemen
“Itu bisa saja dilakukan, DPR juga saya rasa sangat terbuka untuk kegiatan seperti itu,” ujar Nico.
Nico mengatakan, dirinya tidak menampik bila polarisasi juga terjadi di DPR. Khususnya saat dan pascapemilu serentak 2019. Di periode selanjutnya kekhawatiran akan masih adanya polarisasi itu juga masih dirasa akan terjadi.
“Jadi sebenarnya ini lebih membutuhkan komitmen semua unsur di legislatif. Bagaimana agar dapat bekerja dengan mengedepankan nilai Pancasila, kebhinekaan, dan persatuan. Bila itu sudah tercapai, DPR bisa membawa nilai-nilai itu dengan lebih maksimal ke masyarakat,” ujar Nico.
Dikatakan Nico, merupakan tugas seluruh anggota DPR untuk saling mengingatkan dan memantau komitmen sesama anggota dewan dalam mengamalkan Pancasila dan kebhinekaan.
“Bila dirasa ada yang sikapnya sudah bertentangan dengan Pancasila, ya tentu harus keluar dari tubuh DPR untuk menjaga marwah DPR,” tutup Nico. (OL-7)
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved