Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
WAKIL Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait prosedur pengawalan tahanan korupsi. Ke depannya, KPK tidak akan lagi membiarkan tahanan hanya dikawal satu pengawal.
"Kalau hanya satu kan gampang (dipengaruhi). Kalau dua orang saya yakin dia mungkin segan dengan temannya sehingga ada check and balance. Mulai sekarang semua tahanan baik itu pergi ke pengadilan maupun berobat nggak akan dikawal satu orang tetapi lebih dari satu," tutur Syarif di Gedung KPK Jakarta, Selasa (16/7).
Baca juga: Ombudsman Buka Video ‘Salam Tempel’ Pengawalan Idrus Marham
Syarif menyebutkan salah satu penyebab pihaknya hanya menugaskan satu pengawal karena kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Namun dengan evaluasi ini, pihak KPK berencana menambah tenaga pengawasan untuk pengawalan.
"Pak Deputi Penindakan bahkan dengan ibu Basaria sudah ingin (penambahan) dan kami pimpinan ingin bersurat kepada Polri untuk minta tambahan petugas," terang Syarif.
Seperti diketahui, KPK sudah memecat Marwan karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin saat mengawal Idrus berobat ke RS MMC. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal KPK atas temuan Ombudsman.(OL-5)
Hasil dari OTT itu, KPK telah menyita 22 kendaraan dari operasi tersebut yang terdiri dari 15 kendaraan roda empat dan tujuh kendaraan roda dua.
Sebanyak 15 kendaraan roda empat dan 7 kendaraan roda dua yang menjadi barang bukti kasus dugaan pemerasan ditampilkan di area Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi.
KPK menyebut praktik pemerasan yang dilakukan Wamenaker Immanuel Ebenezer telah berlangsung lama dengan nilai yang cukup besar.
Menurutnya, baik Immanuel dan menaker mampu menyelesaikan banyaknya permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi dalam 10 bulan terakhir.
Prasetyo menambahkan hal itu dilakukan lantaran terdapat mekanisme penggantian yang harus dilakukan.
Prabowo, kata Pras, juga mengingatkan kepada Kabinet Merah Putih (KMP) agar bekerja secara amanah. Ia pribadi mengaku prihatin dengan kasus rasuah yang menyeret Noel.
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
Pemerintah turut diminta mendorong kebijakan LPG bersubsidi 3 kg satu harga secara nasional.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
Sebagian beras di gudang Perum Bulog sudah berumur lebih dari satu tahun.
Hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved