Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN terpilih periode 2019 - 2024 Joko Widodo menyatakan akan fokus pada reformasi birokrasi baik di lembaga maupun kementerian. Hal yang ia soroti ialah soal efesiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Demikian ia sampaikan saat memberikan pidato kenegaraan terkait dengan visi misinya untuk Indonesia selama lima tahun mendatang di Sentul, Bogor, Minggu (14/7).
"Karena kecepatan melayani memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita, akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri, begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif. Saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya," tegasnya disambut sorak sorai pengunjung.
Baca juga: Pengamat: Prabowo harus Mampu Atasi Kekecewaan Akar Rumput
Oleh karenanya, dibutuhkan sosok menteri yang tegas dan mampu bekerja cepat. Jokowi mengataakn tidak akan segan mencopot pejabat yang tidak mampu bekerja secara efisien dan efektif.
Presiden Jokowi juga menegaskan saat ini ialah waktunya meninggalkan kebiasaan dan pola pikir lama dalam bekerja. "Tidak ada lagi kerja yang hanya rutinitas, tidak ada lagi kerja yang monoton yang begitu saja. Tidak ada lagi lerja di zona yang nyaman. Penyakit kita ada disitu. Kita harus beribah, sekali lagi kita harus berubah," tegasnya.
Menurutnya, pekerjaan yang didasari nilai baru akan menuntut Indonesia menjadi bangsa yang kompetitif di dunia. "Kita harus membangun niai baru dalam bekerja yang menuntut kita harus cepat beradpatasi dengan prkembangan zaman. Kita harus bamgun indonesia yang adaptif, Indonesia yang produktif, Indonesia yang inovatif dan Indonesia yang kompetitif," pungkasnya. (OL-8))
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved