Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTEMUAN antara kedua calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 pada Jumat (28/6) depan begitu diharapkan sebagian masyarakat.
"Sekarang ini situasinya kan sedang panas. Dua orang itu perlu bertemu supaya pendukung-pendukungnya nggak terus-menerus menyalahkan yang lain. Ya untuk meredakan kondisi politik saat ini juga," kata seorang mahasiswa universitas di Jakarta, Arif, ketika ditemui di Jakarta, Senin (24/6).
Senada dengan Arif, seorang content creator, Lulu, berharap sebelum keputusan MK tanggal 28 Juni, kedua calon presiden itu bisa melakukan pertemuan supaya bisa menyatukan masyarakat dan sesama pendukungnya tidak terlibat dalam keributan lagi.
"Supaya masyarakat Indonesia bisa mengerti sehingga tidak ada demo lagi karena itu bukan hanya merugikan sekelompok tertentu tapi seluruh masyarakat di luar Jakarta. Giliran kayak gini energinya gede tapi di bidang yang lain gak se-berapi-api kayak gini," ungkapnya.
Baca juga: Semua Pihak Harus Terima Putusan MK
Selain itu, seorang perancang grafis, Kevin, mengharapkan masalah politik yang sedang panas di Indonesia ini bisa segera diselesaikan dengan kepala dingin, salah satunya dengan pertemuan Jokowi dan Prabowo sebelum keputusan MK.
"Semoga nanti tanggal 28 semua pihak menerima dengan lapang dada, tidak ada lagi demo-demo karena itu kan mengganggu kenyamanan masyarakat juga," tuturnya.
Sementara itu, seorang karyawan swasta, Nita, mengatakan selama ini sikap permusuhan lebih sering ditunjukkan oleh para pendukung. Maka pertemuan itu diharapkan menjadi simbol perdamaian supaya sesama pendukung berdamai kembali.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo sebagai dua pucuk pimpinan tokoh politik dapat terwujud sebelum sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.
"Ya harapan kita sih sebelum sidang MK (selesai), itu lebih bagus lagi, sehingga suasana jadi sejuk. Kita semua masyarakat Indonesia sudah bosan dengan kondisi yang seperti ini, membosankan," kata Moeldoko di Bandung, Kamis (20/6).(OL-5)
Indonesia harus siap hadapi gejolak geopolitik era Trump dengan metadiplomasi dan penguatan pertahanan mandiri demi menjaga perdamaian nasional.
Ia mengatakan proses yang kini sudah diselesaikan, salah satunya terkait proses perhitungan angka nominal penetapan gaji.
Reshuffle kabinet kelima mencuat setelah Thomas Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Juda Agung, Budi Djiwandono, dan Sugiono disebut bakal bergeser posisi.
Indonesia tidak lagi hanya bertindak sebagai pendukung pasif, melainkan mengambil peran krusial dalam menengahi konflik demi hak-hak rakyat Palestina.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana membangun 10 universitas baru di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar ratas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/1), bersama sejumlah menteri membahas kerja sama antara Indonesia dan sejumlah universitas di Inggris
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved