Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTEMUAN antara kedua calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 pada Jumat (28/6) depan begitu diharapkan sebagian masyarakat.
"Sekarang ini situasinya kan sedang panas. Dua orang itu perlu bertemu supaya pendukung-pendukungnya nggak terus-menerus menyalahkan yang lain. Ya untuk meredakan kondisi politik saat ini juga," kata seorang mahasiswa universitas di Jakarta, Arif, ketika ditemui di Jakarta, Senin (24/6).
Senada dengan Arif, seorang content creator, Lulu, berharap sebelum keputusan MK tanggal 28 Juni, kedua calon presiden itu bisa melakukan pertemuan supaya bisa menyatukan masyarakat dan sesama pendukungnya tidak terlibat dalam keributan lagi.
"Supaya masyarakat Indonesia bisa mengerti sehingga tidak ada demo lagi karena itu bukan hanya merugikan sekelompok tertentu tapi seluruh masyarakat di luar Jakarta. Giliran kayak gini energinya gede tapi di bidang yang lain gak se-berapi-api kayak gini," ungkapnya.
Baca juga: Semua Pihak Harus Terima Putusan MK
Selain itu, seorang perancang grafis, Kevin, mengharapkan masalah politik yang sedang panas di Indonesia ini bisa segera diselesaikan dengan kepala dingin, salah satunya dengan pertemuan Jokowi dan Prabowo sebelum keputusan MK.
"Semoga nanti tanggal 28 semua pihak menerima dengan lapang dada, tidak ada lagi demo-demo karena itu kan mengganggu kenyamanan masyarakat juga," tuturnya.
Sementara itu, seorang karyawan swasta, Nita, mengatakan selama ini sikap permusuhan lebih sering ditunjukkan oleh para pendukung. Maka pertemuan itu diharapkan menjadi simbol perdamaian supaya sesama pendukung berdamai kembali.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo sebagai dua pucuk pimpinan tokoh politik dapat terwujud sebelum sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.
"Ya harapan kita sih sebelum sidang MK (selesai), itu lebih bagus lagi, sehingga suasana jadi sejuk. Kita semua masyarakat Indonesia sudah bosan dengan kondisi yang seperti ini, membosankan," kata Moeldoko di Bandung, Kamis (20/6).(OL-5)
Presiden Prabowo memandang korupsi sebagai hambatan utama pembangunan yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
Presiden Prabowo Subianto memperingatkan direksi BUMN terkait pengelolaan aset negara, bakal minta Kejaksaan periksa mereka.
Prabowo Subianto menyoroti meningkatnya kekhawatiran global terhadap potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga. Indonesia disebut bakal menjadi salah satu negara yang terdampak
Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berakar pada pemahaman sejarah dan pengabdian kepada rakyat di tengah kompleksitas Indonesia sebagai bangsa majemuk.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan serta menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved