Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Tim Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Teguh Samudera, mempertanyakan perihal amplop hasil surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang diajukan oleh saksi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Betty Kristiana.
Teguh mengatakan ketika melihat amplop yang disodorkan ke hakim Mahkamah Konstitusi (MK), sepintas ia melihat ada keanehan, karena tidak ada pertanda bekas digunakan menyimpan surat suara.
"Paling tidak amplop ada bekas lemnya atau robek sedikit atau yang sisanya. Kok ini mulus saja. Harusnya kok tuh amplop bekas untuk kertas suara isinya, ada berapa lembar masing-masing. Tapi ini enggak ada," kata Teguh, ketika ditemui di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6).
Teguh juga mempertanyakan saksi tidak melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait temuan amplop tersebut. Saksi, kata Teguh, lebih memilih melaporkan ke Seknas BPN Prabowo-Sandi dan malah membawa ke ruang persidangan.
Sehingga, Teguh akan melihat amplop asli yang dikeluarkan KPU untuk melihat perbedaan dengan amplop yang diserahkan saksi.
"Apakah amplop itu bener-bener yang dikeluarkan KPU atau yang tidak? Jadi, wow juga bukti-bukti ini, seru kita," kata Teguh.
Anggota tim hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana, mengatakan amplop yang langsung diserahkan saksi ingin memberikan kontribusi langsung dalam pembuktian kecurangan.
"Ibu ini pada dasarnya orang yang semangat, jadi dia melihat amplop ini bagian pembuktian yang dia bawa begitu saja. Jadi semangat dia untuk kontribusi dengan proses pemilu jujur," kata Denny.
Sebelumnya, pada persidangan, Majelis hakim MK menerima amplop berwarna cokelat yang berkaitan dengan penyimpanan hasil surat suara dari TPS ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Amplop itu berisi berasal dari saksi pasangan Prabowo-Sandiaga, Betty Kristiana.
Betty mengungkapkan ia menemukan dokumen dalam amplop cokelat yang bertanda tangan pada Kamis, 18 April 2019 pukul 19.30 WIB di Kecamatan Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah. Ia menyebut dokumen itu tertumpuk.
Baca juga: Hakim MK Cecar Saksi BPN 02 Soal Kecurangan KPPS di Boyolali
"Amplop yang bertandatangan, lembaran hologram begitu. Segel suara hologram serta segel suara untuk pengunci yang di plastik itu yang telah digunting serta lembaran plano juga plastik pembungkus kotak suara itu menggunung. Setelah itu dikumpulkan itu menjadi empat karung lebih," kata.
Ia sempat mencoba melaporkan temuannya itu kepada pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat. Namun, jawaban yang ia terima dari tiga orang yang ditemui itu ialah tumpukan sampah. (X-15)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved