Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
GUNA mengusut aktor intelektual di balik ambulans berlogo Partai Gerindra yang berisikan sejumlah karung batu dalam unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu, beberapa waktu lalu, pihak kepolisian telah memintai keterangan 10 saksi.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Pihaknya berjanji segera menentukan sosok aktor intelektual yang membiarkan mobil ambulans tersebut terisi batu.
Baca juga: Ini Tujuh Pandangan TKN terkait Aksi Demo 22 Mei
"Iya, (diperiksa) 10 orang, termasuk pemilik akan didalami. Pemiliknya sudah teridentifikasi, driver, saksi sudah dimintai keterangan," kata Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/5).
Namun, dia tak memerinci apakah pihak Gerindra terlibat langsung. "Masih dalam proses penyelidikan, (Aktor intelektual) ya itu masih didalami. Karena ada logo partai politik. Tetapi apa benar milik partai politik atau simpatisan, atau pengurus partai politik, masih didalami," terangnya.
Untuk diketahui, sebanyak 257 orang ditangkap dalam yang berakhir ricuh di depan Gedung Bawaslu RI, Jakarta, 21 hingga 22 Mei lalu. Mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa di Mapolda Metro Jaya. (Fer/A-5)
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim sejak turunnya rezim Presiden Soeharto hingga saat ini pelanggaran HAM tidak pernah terjadi kembali.
Hal itu bukan tanpa alasan ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Berdasarkan temuan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF), Komnas HAM menyebut penembakan dalam demo ricuh itu bukan dilakukan kepolisian.
Dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Pihak kepolisian menolak hasil rapid assesment oleh Ombudsman RI atas penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan 21-23 Mei.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved