Polisi masih Dalami Kasus Ambulans Gerindra Berisi Batu

KPU Hormati Putusan MK soal Bawaslu Berwenang Memutus Pelanggaran Administrasi Pilkada

Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.

MK Putuskan tak Ada Perbedaan Penanganan Pelanggaran pada Pemilu dan Pilkada

MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.

Respons Putusan MK Soal tak Ada Perbedaan Rezim Pemilu dan Pilkada, Pakar: Pilkada harus Dipilih Langsung

Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.

Bawaslu Sumbar Siapkan 100 Kader Pengawas Partisipatif untuk Pemilu 2029

Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.

Pengawasan Partisipatif Bangun Kepercayaan Publik Terhadap Hasil Pemilu

Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari

Berkaca di Barito Utara, Bawaslu Gandeng Polri Guna Cegah Jual-beli Suara dan Politik Uang di PSU Kota Palopo

Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.

Mahfud MD: Ricuh Bawaslu dan Papua bukan Pelanggaran HAM

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim sejak turunnya rezim Presiden Soeharto hingga saat ini pelanggaran HAM tidak pernah terjadi kembali.

Kapolri Diminta Tuntaskan Kasus Mei

Hal itu bukan tanpa alasan ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.

Komnas HAM Berharap Kapolri Baru Tuntaskan Kasus Kerusuhan Mei

Hal tersebut bukan tanpa alasan, ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.

Penembakan pada 21-23 Mei bukan Dilakukan Polisi

Berdasarkan temuan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF), Komnas HAM menyebut penembakan dalam demo ricuh itu bukan dilakukan kepolisian.

Komnas HAM : 9 orang Terluka Tembak pada kerusuhan 21-22 Mei

Dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.

Ombudsman Mengadu ke Presiden

Pihak kepolisian menolak hasil rapid assesment oleh Ombudsman RI atas penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan 21-23 Mei.

Refleksi 80 Tahun Indonesia Merdeka: Menjaga Kedaulatan Bangsa melalui Bahasa Indonesia

The Old Soldier Never Die, Kenangan untuk Mayor Jenderal TNI (Purn) IGK Manila

Manuver Megawati: Kasih Sayang atau Kelemahan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia