Tertunduk Lesu, Romi Kembali Jalani Pemeriksaan di KPK

TERSANGKA kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Romahurmuziy mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan. Tiba pukul 13:55 WIB, pria yang karib disapa Romi langsung memasuki Gedung KPK dengan tertunduk lesu. Ia juga tidak menggubris pertanyaan para awak media.

Sebelumnya, sejak 2 April 2019, Romi menjalani pengobatan di RS Polri karena mengeluh sakit. Setelah menjalani pengobatan selama sebulan, KPK mencabut pembantaran Romi.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan kesehatan Romi mulai membaik dan hari ini akan kembali menempati rumah tahanan KPK.

"Setelah dokter atau pihak RS simpulkan tidak perlu rawat inap lagi, pembantaran dicabut. KPK kemudian bawa RMY kembali ke rutan per tadi malam," kata Febri, Jumat (3/5).

Febri juga mengonfirmasi kondisi Romi yang berangsur pulih dan mulai beraktivitas seperti sedia kala.

"Dari tim yang bertugas di rutan, diinfokan kondisi RMY sudah cukup baik. Tadi bisa berjalan, sudah sarapan dan melakukan kegiatan lain," ungkapnya.

Baca juga: KPK Terus Koordinasi dengan RS Polri Perihal Kondisi Romi

Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan di Surabaya beberapa waktu lalu, KPK menetapkan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy, mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanudin dan mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq.

KPK menduga ada transaksi yang dilakukan oleh Haris dan Muafaq kepada Romi. Transaksi tersebut diduga terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Diduga, Haris telah menyerahkan uang sebesar Rp250 juta kepada Romi untuk memuluskan langkahnya menjabat Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Dalam penanganan perkara tersebut, KPK mengamankan uang hingga Rp156 juta.

KPK menyangkakan Romi melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara itu, Haris melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor. Muafaq juga disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(OL-5)