Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KETUA DPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk memetakan kebutuhan guru di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemetaan dilakukan agar dapat mengetahui kebutuhan yang sebenarnya.
Hal itu dikatakan Bamsoet seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima mediaindonesia.com, Jumat (3/5).
Bamsoet juga mendorong pemerintah untuk melakukan optimalisasi perekrutan calon guru terutama untuk guru yang akan ditugaskan di daerah 3T guna meningkatkan kualitas guru.
"Mengimbau guru aparatur sipil negara (ASN) maupun honorer yang bertugas di daerah 3T untuk diberi fasilitas tambahan agar memudahkan melaksanakan kewajibannya mengajar. Mengingat banyak guru yang meninggalkan tugas hingga mengajukan permohonan untuk pindah mengajar di kota," ujar dia.
Baca juga: Bamsoet Apresiasi Prajurit TNI AL Bisa Tahan Diri dari Provokasi
Bamsoet juga mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan di daerah 3T guna mendukung proses belajar mengajar di daerah tersebut.
Selain itu, imbuh Bamsoet, Kemendikbud didorong untuk bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk terus melakukan penguatan pendidikan di daerah 3T. "Seperti ketersediaan, infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan termasuk tenaga pengajar." (X-15)
SEBANYAK 100 titik Sekolah Rakyat dipastikan akan beroperasional, setidaknya di awal Agustus 2025. Itu diperkirakan bakal menampung lebih dari 9.700 siswa.
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
Dalam aturan baru ini, beban kerja tatap muka guru minimal 24 jam per minggu yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain.
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
DIRJEN Otonomi Daerah Akmal Malik menyebut perlu penguatan desentralisasi pada program-program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Nilai-nilai otonomi yang dimiliki oleh daerah tidak semuanya menghasilkan harapan yang sama bagi daerah.
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Dikatakan selama dua dekade ini, lebih dari 400 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah terkena kasus hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved