Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
ANGIN segar menerpa kubu Koalisi Indonesia Kerja (KIK), partai politik pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count), elektabilitas parpol KIK mengungguli Koalisi Adil Makmur, parpol penyokong paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, di parlemen (lihat grafik).
Alhasil, bila Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan paslon 01 sebagai pemenang pilpres pada sidang pleno pada 22 Mei mendatang, duet Jokowi-Amin bisa langsung tancap gas bekerja.
“Kelompok parpol koalisi bisa dengan mudah menentukan arah kerja parlemen pada periode selanjutnya. Pemerintahan Jokowi-Amin akan mendapatkan dukungan signifikan dari parpol-parpol koalisi di parlemen,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, saat dihubungi kemarin.
Menurutnya, dominasi koalisi pendukung pemerintahan akan cukup kuat untuk melawan oposisi sehingga akan memuluskan pengambilan keputusan oleh eksekutif ke depan dalam merealisasikan program-programnya.
Berdasarkan hitung cepat Indikator Politik Indonesia, lima parpol KIK yang lolos ambang batas parlemen 4%, yakni PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP. Jika suaranya digabungkan, itu akan menghasilkan jumlah 54,28%, sedangkan parpol Koalisi Adil Makmur hanya empat partai yang lolos ambang batas parlemen, yakni Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN dengan total suara 35,05%.
Setelah melihat komposisi itu, Lucius tidak melihat adanya ancaman dari kubu oposisi di parlemen. “Gerindra sebagai pimpinan koalisi hanya cukup berhadap-hadapan dengan Golkar sebagai partai koalisi peraih suara terbanyak kedua,” cetusnya.
Menariknya, kata dia, PDIP sebagai pengusung 01 meraih suara yang tak tertandingi (18,89%). “Tak ada satu pun partai yang berhasil menjadi partai dominan dalam perolehan suara. Hanya PDIP sendirian yang cukup mencolok, sedangkan partai lainnya bergerombol di level 7-12%,” jelasnya.
Bila melihat hasil Pemilu 2014, partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menguasai parlemen dengan perolehan suara 57,66%, sedangkan partai penyokong Jokowi-Jusuf Kalla meraih 39,97%.
Langsung bekerja
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, dengan perolehan suara yang cukup signifikan di kubu 01, pemerintahan Jokowi-Amin efektif bekerja.
“Proses pemerintahan dan pembangunan bisa segera mulai. Tidak seperti 2014, setengah tahun lebih menyelesaikan masalah di DPR, sedangkan ini bisa langsung mulai,” tutur Johnny, kemarin.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin, Hasto Kristiyanto, menyatakan pemerintahan 2019-2024 akan sangat kuat karena setidaknya 60% kursi DPR RI akan dikuasai oleh parpol pengusung paslon 01. “Ini memastikan stabilitas dan efektivitas pemerintahan ke depan,” kata Hasto, kemarin. Dari perkiraan sementara, lanjutnya, KIK akan didukung 60,2% kursi atau sekitar 346 kursi di parlemen. (*/X-4)
Salah satu visi yang dibawa dalam kontestasi Pemilu Raya PSI 20205, Bro Ron ingin mengubah pandangan PSI sebagai partai dinasti.
POLDA Metro Jaya melakukan penyelidikan terkait laporan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Polisi telah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMAN 6 Surakarta
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
kader PSI Dedy Nur Palakka menyebut Jokowi telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.
PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara terkait nama dua kapalnya, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang viral di media sosial.
PERSOALAN rembesan gula rafinasi yang berlangsung menahun tidak bisa dianggap sebagai angin lalu
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved