Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGIN segar menerpa kubu Koalisi Indonesia Kerja (KIK), partai politik pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count), elektabilitas parpol KIK mengungguli Koalisi Adil Makmur, parpol penyokong paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, di parlemen (lihat grafik).
Alhasil, bila Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan paslon 01 sebagai pemenang pilpres pada sidang pleno pada 22 Mei mendatang, duet Jokowi-Amin bisa langsung tancap gas bekerja.
“Kelompok parpol koalisi bisa dengan mudah menentukan arah kerja parlemen pada periode selanjutnya. Pemerintahan Jokowi-Amin akan mendapatkan dukungan signifikan dari parpol-parpol koalisi di parlemen,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, saat dihubungi kemarin.
Menurutnya, dominasi koalisi pendukung pemerintahan akan cukup kuat untuk melawan oposisi sehingga akan memuluskan pengambilan keputusan oleh eksekutif ke depan dalam merealisasikan program-programnya.
Berdasarkan hitung cepat Indikator Politik Indonesia, lima parpol KIK yang lolos ambang batas parlemen 4%, yakni PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP. Jika suaranya digabungkan, itu akan menghasilkan jumlah 54,28%, sedangkan parpol Koalisi Adil Makmur hanya empat partai yang lolos ambang batas parlemen, yakni Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN dengan total suara 35,05%.
Setelah melihat komposisi itu, Lucius tidak melihat adanya ancaman dari kubu oposisi di parlemen. “Gerindra sebagai pimpinan koalisi hanya cukup berhadap-hadapan dengan Golkar sebagai partai koalisi peraih suara terbanyak kedua,” cetusnya.
Menariknya, kata dia, PDIP sebagai pengusung 01 meraih suara yang tak tertandingi (18,89%). “Tak ada satu pun partai yang berhasil menjadi partai dominan dalam perolehan suara. Hanya PDIP sendirian yang cukup mencolok, sedangkan partai lainnya bergerombol di level 7-12%,” jelasnya.
Bila melihat hasil Pemilu 2014, partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menguasai parlemen dengan perolehan suara 57,66%, sedangkan partai penyokong Jokowi-Jusuf Kalla meraih 39,97%.
Langsung bekerja
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, dengan perolehan suara yang cukup signifikan di kubu 01, pemerintahan Jokowi-Amin efektif bekerja.
“Proses pemerintahan dan pembangunan bisa segera mulai. Tidak seperti 2014, setengah tahun lebih menyelesaikan masalah di DPR, sedangkan ini bisa langsung mulai,” tutur Johnny, kemarin.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin, Hasto Kristiyanto, menyatakan pemerintahan 2019-2024 akan sangat kuat karena setidaknya 60% kursi DPR RI akan dikuasai oleh parpol pengusung paslon 01. “Ini memastikan stabilitas dan efektivitas pemerintahan ke depan,” kata Hasto, kemarin. Dari perkiraan sementara, lanjutnya, KIK akan didukung 60,2% kursi atau sekitar 346 kursi di parlemen. (*/X-4)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved