Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGIN segar menerpa kubu Koalisi Indonesia Kerja (KIK), partai politik pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count), elektabilitas parpol KIK mengungguli Koalisi Adil Makmur, parpol penyokong paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, di parlemen (lihat grafik).
Alhasil, bila Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan paslon 01 sebagai pemenang pilpres pada sidang pleno pada 22 Mei mendatang, duet Jokowi-Amin bisa langsung tancap gas bekerja.
“Kelompok parpol koalisi bisa dengan mudah menentukan arah kerja parlemen pada periode selanjutnya. Pemerintahan Jokowi-Amin akan mendapatkan dukungan signifikan dari parpol-parpol koalisi di parlemen,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, saat dihubungi kemarin.
Menurutnya, dominasi koalisi pendukung pemerintahan akan cukup kuat untuk melawan oposisi sehingga akan memuluskan pengambilan keputusan oleh eksekutif ke depan dalam merealisasikan program-programnya.
Berdasarkan hitung cepat Indikator Politik Indonesia, lima parpol KIK yang lolos ambang batas parlemen 4%, yakni PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP. Jika suaranya digabungkan, itu akan menghasilkan jumlah 54,28%, sedangkan parpol Koalisi Adil Makmur hanya empat partai yang lolos ambang batas parlemen, yakni Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN dengan total suara 35,05%.
Setelah melihat komposisi itu, Lucius tidak melihat adanya ancaman dari kubu oposisi di parlemen. “Gerindra sebagai pimpinan koalisi hanya cukup berhadap-hadapan dengan Golkar sebagai partai koalisi peraih suara terbanyak kedua,” cetusnya.
Menariknya, kata dia, PDIP sebagai pengusung 01 meraih suara yang tak tertandingi (18,89%). “Tak ada satu pun partai yang berhasil menjadi partai dominan dalam perolehan suara. Hanya PDIP sendirian yang cukup mencolok, sedangkan partai lainnya bergerombol di level 7-12%,” jelasnya.
Bila melihat hasil Pemilu 2014, partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menguasai parlemen dengan perolehan suara 57,66%, sedangkan partai penyokong Jokowi-Jusuf Kalla meraih 39,97%.
Langsung bekerja
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, dengan perolehan suara yang cukup signifikan di kubu 01, pemerintahan Jokowi-Amin efektif bekerja.
“Proses pemerintahan dan pembangunan bisa segera mulai. Tidak seperti 2014, setengah tahun lebih menyelesaikan masalah di DPR, sedangkan ini bisa langsung mulai,” tutur Johnny, kemarin.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin, Hasto Kristiyanto, menyatakan pemerintahan 2019-2024 akan sangat kuat karena setidaknya 60% kursi DPR RI akan dikuasai oleh parpol pengusung paslon 01. “Ini memastikan stabilitas dan efektivitas pemerintahan ke depan,” kata Hasto, kemarin. Dari perkiraan sementara, lanjutnya, KIK akan didukung 60,2% kursi atau sekitar 346 kursi di parlemen. (*/X-4)
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved